Warga Raja Ampat Hanya Dapat 10 juta Pertahun dari Tambang Nikel,Tambang Ilegal Dibekingi Oknum TNI?

TRIBUN-MEDAN.com -  Polemik mengenai aktivitas tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, kembali menjadi perhatian publik.

Isu ini menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. 

Terkini DPR RI menyoroti minimnya manfaat tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya untuk kehidupan masyarakat. 

Usut punya usut, warga Raja Ampat hanya dapat kompensasi Rp10 juta pertahun dari tambang nikel yang ada di Raja Ampat. 

Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Robert Joppy Kardinal seperti dimuat TribunTimur pada Minggu (8/6/2025). 

Robert Joppy termasuk orang yang kontra dengan aktivitas pertambangan nikel ini. 

Baca juga: SOROTI Hadiah Rolex dari Presiden, Lindswell Kwok Kuak Nasib Atlet Wushu Junior: Cabor Lain Dicuekin

Menurutnya, aktivitas tambang bisa merusak ekosistem laut di sekitar Raja Ampat. 

Sekalipun pemerintah mengklaim lokasi tambang jauh dari wilayah konservasi. 

“Tidak boleh (ada pertambangan), karena namanya konservasi." 

"Waktu mereka melakukan pemuatan, pasti ada yang jatuh ke laut. Itu berarti kawasan konservasinya terganggu,” ujarnya kepada Tribunnews.com, Sabtu (7/6/2025). 

Baca juga: Jadwal Jepang vs Indonesia, Kabar Baik 2 Pemain Pilar Jepang Absen, Klasemen Grup C Saat Ini

Robert lantas menyoroti minimnya manfaat ekonomi yang dirasakan warga sekitar tambang nikel di Raja Ampat. 

Berdasarkan kunjungannya ke Distrik Waigeo Barat Kepulauan pada Maret dan April lalu, Robert menyebut warga setempat menolak tambang karena tidak mendapatkan keuntungan yang sepadan. 

“Masyarakat hanya dapat bantuan Rp10 juta per tahun. Ini kan tidak ada manfaat. Yang bekerja, semua orang dari luar,” ungkapnya. 

Baca juga: Terungkap Rumah Mewah Ridwan Kamil yang Dituntut Lisa Mariana, Hakim Diminta Menyitanya

Robert menegaskan keterlibatan masyarakat lokal dalam kegiatan tambang sangat minim, baik sebagai tenaga kerja maupun kontraktor.

 
Sebagian besar pekerja dan pihak yang terlibat justru berasal dari luar daerah, bahkan dari Jakarta.