Warga Raja Ampat Hanya Dapat 10 juta Pertahun dari Tambang Nikel,Tambang Ilegal Dibekingi Oknum TNI?

Bagaimana respons Markas Besar TNI ?

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Kristomei Sianturi mengatakan agar melaporkan hal tersebut ke Polisi Militer setempat bila ada data dan bukti keterlibatan prajurit TNI yang membekingi atau terlibat tambang ilegal di sana.

Baca juga: Nasib Timnas Italia Usai Dipermalukan Norwegia 0-3, Pelatih Luciano Spalletti Diganti

Dengan demikian, lanjut dia, oknum prajurit tersebut bisa diproses hukum sesuai peraturan yang berlaku.

"Jika memang ada data dan bukti tentang keterlibatan prajurit yang membekingi atau terlibat dalam tambang ilegal untuk melaporkan ke Polisi Militer di wilayah itu sehingga dapat diproses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku," kata Kristomei saat dihubungi Tribunnews.com pada Minggu (8/6/2025).

Tambang Ilegal Masih Beroperasi

Diberitakan Kompas.com sebelumnya, Anggota DPR RI dari daerah pemilihan (Dapil) Papua Yan Mandenas menyebut, banyak tambang ilegal di Papua dibeking oknum pemerintah dan TNI-Polri.

Mandenas mengaku, menerima informasi tersebut dari laporan masyarakat, yang menyampaikan tambang-tambang ilegal di Bumi Cenderawasih masih beroperasi.

Baca juga: Portugal Juara UEFA Nations League, Cristiano Ronaldo Ikut Bobol Gawang Spanyol

“Termasuk tambang emas di Yahukimo, Pegunungan Bintang, Nabire, Waropen, dan beberapa kabupaten lain di Papua," kata dia dalam keterangannya pada Minggu (8/6/2025).

Dia juga meminta Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) segera menertibkan izin usaha pertambangan (IUP) perusahaan tambang di Papua.

Selain itu, Mandenas juga meminta pemerintah berhati-hati menerbitkan izin tambang.

Menurutnya kasus tambang di wilayah Raja Ampat yang saat ini menjadi sorotan bisa menjadi pintu masuk untuk memeriksa semua izin tambang di Papua. 

“Masalah ini membuka mata kita bahwa banyak sekali tambang di Papua yang menyalahi aturan pemerintah, namun tetap diberikan rekomendasi untuk beroperasi,” ujar Politikus Partai Gerindra itu.

Dia juga menduga perusahaan tambang nikel di Raja Ampat mendapat beking dari pejabat setempat.

Baca juga: Nasib Timnas Italia Usai Dipermalukan Norwegia 0-3, Pelatih Luciano Spalletti Diganti

Selain itu, oknum pejabat di kementerian yang mengurus tambang juga diduga terlibat. 

"Tentunya ada campur tangan oknum pejabat di kementerian terkait. Juga, ada proses yang tidak prosedural baik administrasi izin usaha pertambangan nikel," pungkas Mandenas.

Baca juga: Nasib Timnas Italia Usai Dipermalukan Norwegia 0-3, Pelatih Luciano Spalletti Diganti

Baca juga: Ivar Jenner Absen di Laga Jepang vs Indonesia, Kluivert Dipusingkan Banyak Pemain Kena Kartu Kuning

(*/TRIBUN-MEDAN).

Sumber:Tribunnews.com/ TribunSolo.com

Baca juga: Selain Indonesia, Daftar Tim Lolos Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026,China dan Bahrain Tersingkir

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan