Dugaan Korupsi Subsidi BTS Bus Listrik Rp 91,9 M di Dinas Perhubungan, Penetapan Tarif Dipertanyakan

"Menjadi pertanyaan, seperti apa kriteria atau tolak ukur penetapan besaran Rp 91,9 M tersebut. Mengingat hal ini merupakan belanja daerah melalui Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP), tentunya harus memiliki aturan yang jelas, termasuk terkait Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan sebagainya," katanya. 

Penetapan HPS, lanjut Andi Nasution, juga harus memiliki pembanding dan kriteria lainnya. Jadi tidak bisa asal-asalan saja.

“Lebih membingungkan lagi, meskipun adanya BTS, namun lahir Keputusan Walikota Medan No 550/16.K tanggal 30 Desember 2024 tentang Tarif Bus Listrik. Lahirnya Keputusan Walikota Medan ini, tentunya masyarakat pengguna layanan bus listrik Kota Medan dikenai tarif, mulai per 1 Januari 2025. Kalau sudah ada subsidi melalui skema By The Service, buat apalagi lahir Keputusan Walikota Medan tentang tarif Bus Listrik?" katanya. 

Selain itu, kata Andi bukankah pengenaan tarif kepada pengguna layanan bus listrik, merupakan sebuah bentuk perbuatan curang yang merugikan masyarakat. 

"Kan pembayaran BTS kepada operator bus listrik tersebut, sejatinya duit rakyat juga," ucapnya.

Andi Nasution mengakui, saat ini pihaknya tengah mengumpulkan data lebih rinci. Jika nantinya ditemukan potensi adanya perbuatan korupsi, maka segera berkoordinasi dengan institusi penegak hukum.

(Dyk/Tribun-Medan.com) 

 Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter   dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan