Pemkab Putuskan Lakukan PHK terhadap Tenaga Honorer di Deli Serdang

"Belum ada kok, cepat kali langsung kalian masukkan. Belum ada suratnya dan belum ada eksekusinya. Masih dalam pembahasan dan kalau sudah ada (keputusan) nanti ada surat. Ya kami memang nanti yang keluarkan suratnya," kata Abduh.

Satu hari sebelumnya, Abduh sulit untuk dimintai komentarnya.

Berulang kali nomor ponselnya dihubungi namun tidak bersedia menjawab. Pesan singkat yang dikirimkan juga tidak mendapat balasan. 

Hingga saat ini beberapa Pimpinan OPD sedang menunggu surat yang dikeluarkan oleh pihak BKPSDM terkait petunjuk teknis dan kriteria tenaga honorer yang akan terkena PHK. Dari informasi yang dihimpun salah satu tenaga honorer yang paling banyak berpotensi terkena PHK adalah yang berada di Sekretariat DPRD Deli Serdang. Di tempat ini jumlah tenaga honorer tercatat sebanyak 231 orang. 

Banyaknya tenaga honorer di tempat ini karena ada beberapa orang anggota DPRD Deli Serdang yang baru membawa orang-orangnya sendiri.

Selain di tempatkan diruangan fraksi-fraksi ada juga yang ditempatkan di ruang Komisi ataupun Pimpinan.

Terkait hal ini Sekwan, Binsar Sitanggang yang dikonfirmasi mengakui soal jumlah anggotanya yang sebanyak 231 orang ini. 

"Yang masuk data base BKN yang honor cuma 76 orang sekitar. Kita tunggu kabar dari BKPSDM lah karena belum ada suratnya. Nggak banyaknya bertambah honorer di kita karena aku pun nggak mau (dewan baru bawain anggota)," kata Binsar.

Kritik Keras Wakil Ketua DPRD atas Rencana Pemkab Deli Serdang Melakukan PHK Honorer

DPRD Deli Serdang mulai bereaksi atas rencana Pemkab Deli Serdang yang akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) para tenaga honorer di lingkungan Pemkab dalam waktu dekat.

Kritikan tersebut datang dari Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Kuzu Serasi Wilson Tarigan.

Menurutnya, PHK terhadap tenaga honorer akan menambah jumlah pengangguran. 

"Tenaga honorer kerja bukan cari kaya tapi sekadar menyambung hidup untuk beli beras. Cari sesuap nasinya, kita jangan bikin tambah pengangguran. Kalau hanya PHK sajanya tanpa mencari solusinya siapapun pandai gitu. Carilah solusinya," ujar Kuzu, Kamis (10/4/2025). 

Kuzu yang merupakan politisi Partai Nasdem ini mengaku heran mengapa sekarang dianggap seolah-olah kehadiran tenaga honorer membebani APBD.

Padahal sebelumnya semuanya aman-aman saja.

Ia pun tidak sependapat kalau perekrutan tenaga honorer dinilai melanggar ketentuan yang ada.