IMBAS Instruksi Mendadak Megawati, 53 Kepala Daerah Tak Hadir Kegiatan Retret di Akmil

Namun, dia menyayangkan negara telah mengeluarkan anggaran untuk peningkatan kapasitas kepala daerah yang sudah dilantik dan segera bertugas di daerahnya masing-masing. 

"Ini program rutin diselenggarakan untuk kepala daerah. Dari dulu ini sudah ada. Ini amanat UU 23 Tahun 20214 tentang pembinaan pengawasan penyelenggara kepala daerah," ujar Bima. 

Bima menjelaskan bahwa untuk pemilihan lokasi menyesuaikan. ''Sanksinya itu lebih kepada kepanitiaan saat ini. Jadi di UU itu tidak ada konsekuensinya," ujarnya. 

Instruksi Megawati

Diketahui, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh kader PDIP yang baru dilantik sebagai kepala daerah untuk menunda kegiatan retret.

Instruksi tersebut disampaikan melalui surat bernomor 7294/IN/DPP/2025 tertanggal 20 Februari 2025, yang diterbitkan secara mendadak setelah Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto resmi ditahan KPK.

Megawati juga meminta seluruh kader PDIP bersiaga menghadapi kondisi terburuk setelah Hasto ditahan KPK.

“Pesan Ketua Umum kepada seluruh kader dan simpatisan PDIP dari Sabang sampai Merauke. Pertama PDIP sudah terbiasa menghadapi tekanan, tetapi tetap kami punya napas yang panjang,” ujar Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun dalam konferensi pers pada Kamis (20/2/2025) malam.

“Jaringan PDIP diminta tetap tenang dan tetap bersiap siaga untuk menghadapi situasi yang terburuk,” sambungnya.

Dalam kesempatan itu, Komarudin mengatakan Megawati tidak akan menunjukkan pengganti sementara Hasto untuk menduduki jabatan Sekjen PDIP. 

Komarudin bilang, Megawati akan langsung turun tangan untuk mengambil alih komando partai, terhitung sejak Hasto resmi ditahan KPK.

“Sehubungan dengan itu Ketua Umum mengambil alih komando dan tidak menunjuk Plt Sekjen,” ucap Komarudin.

Terkait instruksi Megawati, sejumlah kepala daerah sudah blak-blakan mengakui tidak ikut retret karena tegak lurus dengan perintah partai.

Di antaranya, Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Masinton Pasaribu, Gubernur Jakarta Pramono Anung, Gubernur Bali I Wayan Koster, hingga Bupati Gunungkidul Endah Subekti Kuntariningsih.

Pun empat kepala daerah dari PDIP di Jawa Barat semuanya menunda ikut retret di Akmil Magelang