Anggota DPD RI Penrad Siagian Sebut Efisiensi Anggaran Tekan Pemborosan Bukan Program Rakyat

Sebagai anggota DPD RI yang fokus pada kepentingan dan kesejahteraan daerah, Penrad menyoroti implikasi kebijakan ini terhadap daerah sebagaimana amanat undang-undang.

"Saya harus menyampaikan bahwa, pertama, implikasi logis dari kebijakan ini tentu akan mengurangi peredaran uang di daerah. Termasuk potensi beberapa proyek infrastruktur sudah pasti akan terpengaruh di daerah, terutama daerah-daerah otonomi baru," katanya.

"Secara nasional, belanja pemerintah dan K/L sedikitnya sekitar 9 persen menurut Celios (Center and Economics Law Studies) mempengaruhi PDB daerah otonomi."

Berdasarkan data yang dilansir, berikut daftar kementerian yang terdampak pemotongan anggaran:

1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

2. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

3. Kementerian Pekerjaan Umum (PU)

4. Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN)

5. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora)

6. Kementerian dalam Negeri (Kemendagri)

7. Kementerian Agama (Kemenag)

8. Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi)

9. Kementerian Sosial (Kemensos)

10. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK)

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan