PDIP Cuci Tangan Soal Kenaikan PPN 12 Persen? Tuduh Salah Pemerintahan Jokowi, PKB: Mencla-Mencle

Saras mengaku heran dengan PDIP yang kini menolak rencana PPN 12 persen padahal partai itu dahulu merupakan ketua panja pembuatan UU HPP.

"Itulah kenapa saya heran saat ada kaderPDIP berbicara di rapat paripurna, tiba-tiba menyampaikan pendapatnya tentang PPN 12 persen. Jujur saja, banyak dari kita saat itu hanya bisa senyum dan geleng-geleng ketawa," ujar Sara

"Dalam hati, hebat kali memang kawan ini bikin kontennya. Padahal mereka saat itu ketua panja UU yang mengamanatkan kenaikan PPN 12 persen ini. Kalau menolak ya kenapa tidak waktu mereka ketua panjanya?" tuturnya.

Pemerintah akan menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen mulai tahun depan. Pemerintah menyatakan kenaikan ini merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Dalam beleid itu, pemerintah dan DPR menetapkan bahwa PPN naik jadi 11 persen mulai 2022 dan menjadi 12 persen mulai 2025.

Keputusan untuk menaikkan PPN ini pun mendapat penolakan dan kritik, salah satunya dari PDIP.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP Rieke Diah Pitaloka meminta Prabowo menunda rencana kenaikan PPN dalam rapat paripurna DPR pada 5 Desember lalu.

"Saya merekomendasikan di rapat paripurna ini. Mendukung Presiden Prabowo menunda atau bahkan membatalkan rencana kenaikan PPN 12 persen," kata Rieke saat menyampaikan interupsi.

Ketua DPR Puan Maharani pada Kamis (19/12) juga mewanti-wanti serangkaian risiko yang akan terjadi jika PPN 12 persen diterapkan.

Puan meyakini kenaikan PPN akan berdampak pada sektor usaha, yakni industri manufaktur, UMKM, dan sektor padat karya akan turun akibat penurunan daya beli masyarakat.

"Pada akhirnya roda ekonomi di sektor riil berpotensi melambat yang dikhawatirkan memicu gelombang PHK di tahun-tahun mendatang," kata Puan dalam keterangannya.

(*/tribun-medan.com)