PDIP Cuci Tangan Soal Kenaikan PPN 12 Persen? Tuduh Salah Pemerintahan Jokowi, PKB: Mencla-Mencle

TRIBUN-MEDAN.com - PDI Perjuangan mulai lepas tangan soal kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. kabar PPN naik 12 persen mendapatkan kritikan dari masyarakat. 

Kenaikan ini terlalu cepat sebab kondisi ekonomi masyarakat juga sedang tidak baik-baik saja. 

Apalagi kebutuhan pokok terus merangkak naik. 

Diketahui, panitia kerja yang merumuskan kenaikan PPN 12 persen dipimpin oleh PDIP. 

Namun kini, PDIP mulai berkilah dan menyebut bahwa kenaikan itu atas kebijakan pemerintahan Jokowi melalui Kementerian Keuangan. 

Sebab, yang mengusulkan Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). 

"PPN 12 persen itu diputuskan melalui UU. UU itu diusulkan oleh pemerintah Jokowi. Jadi salah alamat kalau inisiatornya PDIP, karena yang mengusulkan saat itu adalah melalui Kementerian Keuangan," kata Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Deddy Sitorus, seperti dikutip dari YouTube Kompas TV, Senin (23/12/2024).

Diketahui, imbas adanya UU HPP, Presiden Prabowo harus menaikkan PPN dari 11 persen menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025. 

Deddy menyebut, kala itu disetujui PPN menjadi 12 persen dengan asumsi perekonomian sedang baik-baik saja. 

"Pada waktu itu disetujui dengan asumsi kondisi keuangan kita dan global baik-baik saja," ujarnya. 

Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengatakan, peran PDIP terkait kenaikan PPN 12 persen sangat besar pada periode DPR 2019-2024. 

Sebab, partai politik yang dipimpin Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan inisiator sekaligus memimpin Panitia Kerja (Panja) Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) sebagai cikal bakal dari kenaikan PPN 12 persen.

”Hemat saya PDIP sikapnya mencla mencle. PDIP yang semula menginisiasi dan memimpin panja tentang UU HPP sehingga diputuskan kenaikan PPN 12 persen, kok sekarang balik badan, bahkan terkesan menyerang kebijakan tersebut,” kata Jazilul kepada wartawan, Senin (23/12/2024).

Menurut dja, perubahan sikap PDIP tersebut terkesan aneh di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. 

”Anehnya, pada saat kepemimpinan Presiden Prabowo, kok sikap PDIP jadi berubah tidak setuju dengan UU yang telah diperjuangkan sendiri,” ujarnya.