Muskot Kormi Medan Tidak Disahkan Kormi Sumut, Muncul Muskot Tandingan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Musyawarah Kota (Muskot) Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI) Kota Medan telah dilaksanakan pada 23 Juni 2024, tetapi hasilnya tidak mendapat pengesahan dari KORMI Provinsi Sumatera Utara. 

Tim Formatur Muskot KORMI Medan, Bambang merasa heran dengan keputusan KORMI Sumut yang tidak memberikan pengesahan dan pembinaan terhadap hasil Muskot yang sudah mereka selenggarakan beberapa waktu lalu. 

"Alih-alih memberikan pengarahan dan pengesahan, justru membentuk caretaker yang diketuai oleh Idrus Djunaidi. Caretaker ini bahkan mengadakan Muskot tandingan pada 15 Desember 2024 yang menghasilkan Idrus Djunaidi sebagai Ketua KORMI Kota Medan," kata Bambang. 

Padahal, menurutnya, Muskot pada 23 Juni 2024 yang telah dilaksanakan, sudah sesuai dengan perpanjangan masa bakti yang diberikan oleh KORMI Provinsi Sumatera Utara melalui Surat No.006/KORMISU/VI/2024 tertanggal 8 Juni 2024. 

"Surat tersebut dengan jelas memberikan perpanjangan waktu kepada KORMI Kota Medan untuk menyelenggarakan Muskot hingga tanggal 29 Juni 2024. Dalam surat itu juga disebutkan bahwa pelaksanaan Muskot merupakan tanggung jawab KORMI Kota Medan, dengan catatan jika melewati batas waktu, maka pelaksanaan Muskot akan diambil alih oleh KORMI Provinsi Sumatera Utara," ujarnya. 

"Meski waktu yang diberikan sangat singkat, KORMI Kota Medan tetap melaksanakan Muskot sesuai arahan," tambahnya. 

Selain itu juga menyebutkan bahwa muskot kormi Medan pada 23 Juni 2024 lalu sudah sesuai arahan yang diberikan kormi Sumut.

Kormi Kota Medan telah melaksanakan rapat membentuk panitia pelaksana musyawarah kota ( SC dan OC ). Kemudian, rapat penetapan waktu pelaksanaan muskot baik berupa dokumentasi dan hasil rapat telah diserahkan ke Kormi Sumut, yang kemudian panitia pelaksana mempersiapkan agenda muskot. 

"Tapi pihak kormi Sumut menyatakan bahwa muskot kormi Medan tidak sah, karena tidak melaksanakan rapat pleno saat pembentukan SC & OC. Padahal kami rapat dalam pembentukan panitia muskot tersebut. Namun kami tidak memberi nama rapat apa pada saat itu. Kami tidak tahu, karena kami belum pernah disentuh oleh pembinaan organisasi dari kormi Sumut sendiri," bebernya.

Selanjutnya panitia pelaksana mempersiapkan semua hal yang berkaitan dengan muskot, mulai dari penjaringan bakal calon, surat menyurat termasuk surat undangan kehadiran ke Kormi Sumut.

"Pada tanggal 23 Juni muskot dilaksanakan, akan tetapi sebelum dilaksanakan agenda musyawarahnya, saya selaku ketua panitia bertanya kepada seluruh inorga yang hadir, apakah muskot dilanjutkan atau ditunda?. Dengan suara bulat seluruh inorga yang hadir menyatakan muskot dilanjutkan. Maka muskot dilaksanakan sesuai agenda dimulai dari sidang pendahuluan dan sidang-sidang pleno sampai terpilihnya ibu Hj Rosdiana secara aklamasi oleh 17 inorga tetap kormi Medan, hingga terbentuknya tim formatur," tambahnya.

Lanjut menceritakan kronologi sebenarnya, Bambang sangat menyayangkan tidak adanya perhatian dari Kormi Sumut. 

Katanya, permohonan bimbingan dan arahan telah diajukan secara resmi melalui Surat No. 068/KORMI/MDN/IX-A tertanggal 14 September 2024.

Namun, KORMI Provinsi Sumatera Utara hanya memberikan respons berupa meminta klarifikasi KORMI Kota Medan tanpa pembinaan yang nyata.

"Setelah selesai musyawarah.. selanjutnya tim formatur melakukan rapat penyusunan kepengurusan dan selanjutnya diserahkan ke kormi Sumut, tapi sampai saat detik ini juga kami belum menerima apa pun perhatian dari kormi Sumut. Itu lah hal yang terjadi, kami sudah menjelaskan. Kami sudah bermohon pembinaan kepada kormi Sumut, namun tidak ditanggapi. Apalagi yang kami langgar? dimanakah pembinaan kormisu terhadap kormi dijajaran bawahnya," kata  Bambang.