PILGUBSU 2024: Pemilih Cerdas, Pemimpin Berkualitas

Solusinya...

Jelas dan tidak bisa dibantah, hoaks dan politik uang kian gencar menyerang dalam setiap pilkada. Ini bukan ketakutan tidak berdasar. Fakta dari berbagai penelitian telah membuktikannya. Tinggal bagaimana kita bertindak mengantisipasi kejahatan terhadap demokrasi ini. Tanggung jawab bukan hanya terletak di pundak KPU maupun Bawaslu, namun juga berbagai instansi terkait dan masyarakat.

Seiring dengan sosialisasi, investigasi untuk menemukan bukti dan pelaku praktik politik uang harus juga gencar dilakukan. Akses informasi perkembangan kasus politik uang juga dibuka. Transparansi penanganan kasus ini mencegah terjadi nego-nego tertentu, sekaligus menimbulkan kepercayaan masyarakat pada ketegasan aparat dalam menindak pelaku sesuai ketentuan yang diatur undang-undang.

Sosialisasi sanksi pidana diiringi tindak tegas aparat bisa dilakukan sesegera mungkin. Namun, jangan melupakan penyelesaian jangka panjang, yakni menumbuhkembangkan kesadaran politik masyarakat melalui pendidikan politik. Kesadaran politik ini akan menjadi benteng menepis serangan hoaks dan politik uang dalam setiap perhelatan demokrasi.

Ada harapan partai politik menjalankan fungsi memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Namun, sepertinya harapan itu belum terwujud dengan baik. Ironisnya, malah partai politik ikut mempolitisasi berbagai isu dalam bentuk hoaks untuk menyerang lawan politiknya. 

Pendidikan politik ini tentunya harus berkelanjutan. Tidak sementara. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah menjadikan pendidikan politik sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah tingkat menengah. Kalau pun masih sulit menjadikannya mata pelajaran karena mungkin belum sesuai dengan kurikulum, pendidikan politik di sekolah ini bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 

Materi yang dipelajari tentunya mengikuti perkembangan politik nasional dan lokal lalu menyandingkannya dengan pemahaman peran dan tanggung jawab politik setiap warga negara. Tujuannya bukan untuk menjadikan mereka politisi, melainkan kesadaran bahwa politik seyogianya bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat. 

Di samping  itu perlu dikembangkan literasi digital agar masyarakat memiliki kecakapan dan kearifan dalam mengonsumsi maupun menyebarkan informasi. Dengan literasi media, masyarakat mempunyai kecerdasan saat berhadapan dengan pesan-pesan yang bertebaran di berbagai media.

Pemilih cerdas tentu akan memeriksa kebenaran segala informasi yang masuk ke media sosial dan ruang mengobrol. Mereka tahu hoaks sengaja disebar untuk menjatuhkan reputasi pasangan calon tertentu. Mereka akan berhati-hati saat menerima sebuah berita berjudul bombastis, provokatif, serta menuding pihak tertentu tanpa konfirmasi. Mereka juga memeriksa sumber dan institusi pembuat berita. Mereka tidak akan percaya jika berita itu hanya satu sumber, mereka mencari perbandingan ke situs web yang sudah teruji dan tidak latah membagikan hoaks.

Pendidikan politik yang melahirkan pemilih cerdas ini juga membuat politik uang tidak berkutik. Para pemilih paham dan menghayati kerusakan yang akan terjadi jika memilih karena uang atau iming-iming lainnya. Para pemilih cerdas ini sangat mengerti bahwa politik uang hanya akan membuat korupsi semakin merajalela dan menodai sistem demokrasi. Karena itu, pemilih cerdas tidak akan sembarangan memilih. Mereka akan mencari tahu jejak rekam pasangan calon, lengkap dengan visi, misi, dan program kerjanya. 

Dengan meningkatnya jumlah pemilih cerdas di Sumut, didukung integritas penyelenggara, kesiapan aparat kepolisian dan TNI menjaga keamanan, serta birokrasi yang netral, maka harapan melahirkan pemimpin berkualitas bukanlah mimpi. Mari!

(Tulisan ini diikutkan dalam Lomba Karya Tulis Pilkada 2024 di Provinsi Sumatera Utara).

Penulis adalah Alumni FISIP USU dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Barat pada Pemilihan Umum 2024.