Sejarah Hari Kesaktian Pancasila dan Tradisi yang Berlangsung di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.COM,- Hari Kesaktian Pancasila diperingati tiap tanggal 1 Oktober.

Peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini tak lepas dari Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (PKI) yang menewaskan enam jenderal.

Adapun keenam jenderal tersebut diantaranya Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Raden Soeprapto, Mayor Jenderal Mas Tirtodarmo Haryono, Mayor Jenderal Siswondo Parman, Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswodiharjo.

Keenamnya tewas setelah diculik pasukan Cakrabirawa dibawah komando Letkol Untung Syamsuri atau Koesman dari TNI Angkatan Darat (AD).

Setelah kematian para jenderal tersebut, Soeharto, ketika menjabat sebagai Prsiden kemudian menerbitkan Surat Keputusan Nomor 153 Tahun 1967 yang diterbitkan pada 27 September 1967.

Sejak saat itu, tiap tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila.

Soeharto kerap menyelenggarakan upacara di depan Monumen Pancasila Sakti setiap tanggal 1 Oktober.

Tradisi Hari Kesaktian Pancasila

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto memperkenalkan sejumlah tradisi tahunan untuk memperingati Hari Kesaktian Pancasila.

Setiap tanggal 30 September dilakukan pengibaran bendera merah putih setengah tiang sebagai lambang duka untuk mengenang perwira TNI AD yang gugur dalam G30S.

Pada setiap malam 30 September, Soeharto memerintahkan stasiun TV untuk menayangkan film berdurasi 4 jam dengan judul "Pengkhianatan Gerakan 30 September/PKI" yang rilis tahun 1984.

Kemudian, setiap tanggal 1 Oktober, bendera ditanam/dinaikkan secara penuh sebagai simbol kemenangan Pancasila mencegah berkuasanya ideologi Komunis.

Selain itu, upacara bendera juga dilakukan pada tanggal 1 Oktober untuk memperingati peristiwa ini, dikutip dari disnakerpmptsp.malangkota.go.id.

Peran Cakrabirawa dan Untung dalam G30S

Pada 1965, muncul isu berdirinya kelompok bernama Dewan Jenderal yang akan mengkudeta Soekarno pada 5 Oktober.

Isu itu disampaikan oleh PKI.

Dikutip dari Kompas.com (29/9/2023), Soekarno meminta Menteri/Panglima Angkatan Darat (KSAD) Ahmad Yani mengklarifikasi informasi tersebut.