Polda Sumut Masih Selidiki Dugaan Perusahaan Sewa Geng Motor untuk Serang Rumah Warga di Selambo

Forum Perumahan Pemukiman Sejahtera Bersama Selambo (FPPSBS) mau datang ke lokasi memberikan pertolongan.

Rupanya saat di jembatan penghubung, mereka dicegat oleh Ayub Marbun, Kepala Dusun setempat bersama Josua dan beberapa orang lainnya.

Karena dicegat, mereka melapor ke posko sehingga orang yang berada di posko datang ke jembatan.

Setibanya di jembatan terjadi keributan antara massa dari forum dengan Kadus hingga Ayub disebut meletuskan diduga senjata api.

"Anggota melapor ke posko gak bisa nyeberang sehingga warga yang ada di posko datang ke jembatan layang untuk konfirmasi. Kemudian ribut karena dihalangi dan disini ditembakan senjata api dari Ayub."

Kemudian pihak dari Kadus mundur dan berlari ke arah rumahnya. Lantas massa dari forum mengejar Ayub hingga ke rumahnya.

Disinilah massa sempat cekcok di rumah Kepala Dusun dan mereka dituduh mengerahkan anggota geng motor, seperti yang diucapkan Kapolrestabes Medan.

"Makin banyak masa menyerang, Ayub mundur ke arah rumahnya. Makanya rumahnya diserang."

Mereka menduga Ayub ada kaitannya dengan penyerangan posko mereka lantaran dia dianggap sudah mempersiapkan senjata dan sebagainya.

Mereka meminta supaya Polrestabes Medan objektif menanggani perkara ini, tidak hanya sepihak.

Sejauh ini, mereka sudah membuat laporan lebih dari tiga laporan Polisi karena diserang geng motor sebanyak empat kali.

Pertama dan kedua diserang sebelum terbentuknya forum masyarakat untuk menggarap lahan di kawasan tersebut.

Sedangkan penyerangan ke tiga dan ke empat setelah terbentuk forum mereka.

Pada Juni lalu, 12 anggota geng motor yang menyerang sudah ditangkap. Tapi sayangnya mereka diduga dilepaskan.

Mereka mendesak Polisi mengungkap dan menangkap aktor intelektual penyerangan ini, bukan cuma geng motornya saja 

"Minta usut aktor intelektualnya dibalik geng motor ini."

Masalah Lahan

Timbang Tampubolon mengatakan, Forum Perumahan Pemukiman Sejahtera Bersama Selambo (FPPSBS) memiliki anggota kurang lebih sebanyak 2 ribu orang.

Saat dibentuk pada bulan Mei 2024, anggota membayar biaya pembuatan kartu tanda anggota (KTA) sebesar Rp 25 ribu.

Rupanya, setelah pendaftaran ditutup ada lagi warga yang mau mendaftar sehingga mereka membayar uang sebesar Rp 500 ribu.

Maksud dan tujuan membentuk forum untuk menjadikan lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN itu jadi pemukiman, bukan dijadikan bisnis.

"Yang Rp 500 ribu itu karena pendaftaran sudah kami tutup, resmi 2.000 orang. Itu dibuka lagi mengantisipasi kecemburuan sosial antara warga sekitar, kami terima dengan catatan atau biaya kontribusi karena sudah berjalan selama 3 bulan,"katanya.

"Target kami lahan itu jadi kampung bagi warga yang tidak punya rumah. Jadi, bukan banyak-banyak. Hanya satu rumah dan bukan dibisniskan,"sambungnya.

Soal lahan itu dikuasai lebih dulu oleh PT Bangun Graha Deli, Timbang tidak begitu membeberkan nya.

Ia cuma menyebut itu merupakan lahan milik masyarakat.

Kalaupun dikuasai PT Bangun Graha Deli, itu diambil dari masyarakat dengan cara paksa.

"Kalau kami masyarakat penunggu gak ada lahan siapa itu. Yang kami tahu itu lahan masyarakat.

Kalau ada itu tanah masyarakat, mereka pun mengambilnya dengan cara intimidasi."

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan