Soal Proses Laporan Kecurangan Seleksi PPPK Langkat, LBH Medan Kecewa dengan Kinerja Polda Sumut

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat, masih memperjuangkan nasib mereka yang mendapatkan kecurangan saat seleksi peserta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahun 2023.

Pasalnya, kasus yang sudah dilaporkan ke Polda Sumut sejak Januari 2024 lalu belum tuntas secara terang benderang.

Mereka menganggap, dua orang tersangka yang ditetapkan oleh Polda Sumut beberapa waktu lalu, diduga bukanlah merupakan aktor dibalik kecurangan seleksi PPPK.

Menurut Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, saat ini ada 103 guru honorer yang menjadi korban kecurangan seleksi PPPK di Kabupaten Langkat.

Kasus kecurangan ini pun telah ditangani oleh Polda Sumut. Namun, hingga saat ini pihak kepolisian belum mampu menuntaskan kasus tersebut.

"Untuk kasus pidananya secara tegas kami LBH Medan dan para guru sangat kecewa kepada Polda Sumut. Karena hingga saat ini belum menetapkan tersangka lain, padahal sudah 100 saksi diperiksa," kata Irvan kepada Tribun-medan, Kamis (12/9/2024).

Katanya, kasus ini bisa menjadi track record yang buruk bagi Polda Sumut jika tidak bisa menyelesaikan perkara kecurangan yang dialami oleh ratusan guru honorer di Kabupaten Langkat.

"Ini sudah mempermalukan hukum di Sumut dan ini sejarah buruk, bahwa ada kasus dugaan korupsi yang sudah ada tersangkanya dua, itu tidak ditahan," sebutnya.

"Begitu juga di kabupaten lain. Jadi kasus PPPK ini ada di Kabupaten Madina dan Batubara, tapi penegakan hukum dari Polda Sumut sangat mengecewakan dan sangat mendapat kritik dari para guru," sambungnya.

Sebelumnya, Belasan guru honorer dari Kabupaten Langkat kembali berunjukrasa di depan Polda Sumut, Rabu (4/9/2024) sore.

Mereka protes mengenai laporan yang sudah dilayangkan adanya dugaan suap seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat yang hingga kini dianggap jalan di tempat.

Bukan cuma berorasi, mereka juga menggelar teatrikal seolah-olah memberi mata pelajaran kepada aparat kepolisian yang ada di lokasi.

Salah satu guru, Irwansyah nampak menulis menggunakan spidol warna hitam ke papan tulis yang dibawa.

Disini dia menuliskan siapa saja panitia seleksi yang berperan memutuskan lulus tidaknya peserta dalam seleksi.

Tertulis diantaranya ada nama kepala dinas pendidikan, kepala badan kepegawaian daerah hingga PLT Bupati Langkat.