Emak-emak Geruduk Kantor Gubernur Sumut, Tolak Blok Medan dan Cawe-cawe Politik

Dia duduk di atas becak motor diduga bersama istrinya. Tak bergerak dari becak motornya, dia memamerkan  poster kertas berisi tuntunan

"ASN WAJIB NETRAL," tulisan yang ditunjukkannya. 

"Tolak Blok Medan, Tolak Blok Medan. Gubernur harus netral, ASN TNI Polri harus netral," teriak massa aksi kompak menimpali. 

Ibu-ibu yang didominasi pakaian berhijab serba hitam dan putih membawa poster-poster bertuliskan Blok Medan Orang Edan, Tangkap Blok Medan. Mereka datang bersama truk, mobil odong-odong dan sepeda motor. 

Koordinator aksi, Riskinta Sitepu menyampaikan 5 poin dan tuntunan.

Di antaranya terkait netralitas Pj gubernur dan ASN di Provinsi Sumatera Utara. 

"Bahwa kami melihat PJ Gubernur Sumatera Utara tidak bertindak secara adil dan jujur dalam Pilkada Sumut, karena sudah melakukan cawe-cawe untuk mendukung salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara yang didukung oleh PJ Gubernur Sumatera Utara," katanya. 

"Kami menilai yang dilakukan oleh PJ Gubernur Sumatera Utara juga beberapa Bupati dan Walikota di Kabupaten/Kota di Sumatera Utara juga melakukan cawe-cawe politik terkait dengan Pilkada Sumut untuk dukungan terhadap salah satu calon Gubernur di Sumatera Utara,"katanya. 

"Rakyat di Sumatera Utara, kami merasa dicurangi oleh PJ Gubernur Sumatera Utara dan kroninya dengan melakukan kesewenangan dalam kepemimpinan, khususnya yang terkait dengan Pilkada Sumut," katanya 

Atas dasar itu massa menuntut 5 poin dalam aksinya:

1. PJ Gubernur Sumatera Utara menghentikan segera mulai dari hari ini juga tindakan cawe-cawe politik.

2. PJ Gubernur Sumatera Utara harus bersikap netral dalam Pilkada Sumut.

3. PJ Gubernur Sumatera Utara tidak menyakiti hati rakyat Sumatera Utara, karena PJ Gubsu digaji oleh Rakyat Sumatera Utara, dan diharapkan tidak mengkhianati Rakyat Sumatera Utara.

4. PJ Gubernur Sumatera Utara bersama ASN di Sumatera Utara untuk bersikap netral dalam Pilkada Sumut dan memecat ASN yang tidak bersikap netral.

5. Apabila PJ Gubernur Sumatera Utara mengabaikan tuntutan Rakyat Sumatera Utara, maka sebaiknya PJ Gubernur Sumatera Utara mengundurkan diri atau kami minta Mendagri untuk memecat PJ Gubsu karena sudah menyalahi wewenang dan jabatan yang dimiliki.

Orator aksi lainnya kalangan ustaz, Heriansyah menyampaikan isu Raja Jawa agar tidak sewenang-wenang.