Korban Judi Online Diusulkan Dapat Bansos, Respons Menteri Sosial Risma: Asal Terdata dan Miskin

Namun menurutnya dibutuhkan upaya serentak dari berbagai kementerian dan lembaga agar upaya pemberantasan judi online bisa lebih efektif.

Dia mengatakan harus ada langkah yang lebih komprehensif selain menurunkan atau menghapus konten. Upaya itu disebut harus melibatkan penegak hukum.

"Bukan nggak efektif. Kan tugas kita takedown doang, duitnya dari mana? Pak, OJK bisa blokir tuh rekening.

Tapi membuka atau membekukan rekening kan enggak bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif," ujar Budi.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, jumlah ini memperlihatkan masifnya transaksi judi online di kalangan masyarakat.

Ivan juga menyampaikan modus yang kerap ditemukan dalam transaksi judi online.

Salah satunya menggunakan nomine atau rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening oleh masyarakat kepada pelaku judi online untuk dipakai sebagai penampungan dana rekening judi online.

Kemudian, sebagian dari dana tersebut lantas dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang.

Nominal dana yang dilarikan ke luar negeri tersebut mencapai Rp 5,15 triliun. Oleh karena itu PPATK telah memblokir ribuan rekening yang terkait dengan hal tersebut.

"Total rekening yang telah dihentikan sementara 3.935 rekening dengan saldo Rp 167,6 miliar," kata Ivan pada 10 Januari 2024.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram , Twitter dan WA Channel