Korban Judi Online Diusulkan Dapat Bansos, Respons Menteri Sosial Risma: Asal Terdata dan Miskin

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini merespons usulan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, agar korban judi online mendapatkan bantuan sosial (bansos).

Risma menyatakan bahwa Kementerian Sosial (Kemensos) akan menyalurkan bantuan selama korban terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Risma menegaskan komitmennya dalam memberikan bantuan kepada siapa pun warga negara Indonesia yang masuk dalam DTKS, termasuk mereka yang menjadi korban judi online.

Risma juga menegaskan bahwa bantuan sosial tidak akan menutup kemungkinan diberikan kepada mereka yang terdata sebagai korban judi online, seperti yang diusulkan oleh Menko PMK.

"Ya kalau orangnya tahu, ya its oke-lah. Pekerja imigran ke saya, TPPO ke saya, kusta ke saya, gak apa-apa. Saya pahalanya banyak," ujar Risma kepada wartawan saat kunjungan kerjanya di Pandeglang, Banten, Jumat (14/6/2024).

Risma menambahkan bahwa Kemensos telah menangani bansos untuk berbagai kasus, seperti tindak pidana penjualan orang (TPPO) hingga korban masalah hak asasi manusia (HAM). 

"Ini ada yang kirim surat ke saya, dia katanya bekas korban HAM berat. Ya sepanjang dia miskin, dia berhak. Judi online sepanjang dia miskin ya dia berhak. Pokoknya tidak dilarang oleh negara ya saya siap. Pokoknya miskin," jelas Risma.

Usulan agar korban judi online mendapatkan bansos sebelumnya disampaikan oleh Muhadjir Effendy.

Menko PMK mengusulkan agar korban judi online menjadi penerima bansos setelah beberapa hari kasus polisi wanita yang membakar suaminya di Mojokerto, Jawa Timur, mencuat.

Muhadjir juga merekomendasikan agar Kemensos membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial.

"Judi online adalah bahaya, tapi korbannya akan diberi bansos," kata Muhadjir dalam pernyataannya.

Dalam upaya menangani permasalahan judi online, Kominfo juga mengancam akan memblokir aplikasi Telegram jika tidak menghapus konten judi online yang ada di platform tersebut.

Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi dampak negatif dari judi online yang semakin marak terjadi.

Dengan adanya langkah-langkah ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan dan bantuan kepada korban judi online serta menekan penyebaran dan dampak negatif dari praktik tersebut.

Indonesia darurat Judi Online

Judi online menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Bahkan meski sudah diberantas dengan menghapus situs-situs judi online, namun saat ini Mash banyak situs judi yang merebak di masyarakat.

Dampak judi online ini pun tak main-main dan berefek terhadap kerugian negara.

Menanggapi maraknya judi online, Presiden Jokowi mengumpulkan para menterinya dan sejumlah pejabat demi membahas pemberantasan judi online.

Bahkan terkuak bahwa judi online sendiri sudah merugikan perekonomian Indonesia mencapai Rp 327 triliun.

Total kerugian ini tentu mengalahkan kasus mega korupsi PT Timah yang menyeret artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, hingga crazy rich PIK Helena Lim.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat judi online.

Karena itu, pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah pembentukan satuan tugas atau task force pemberantasan judi online.

"Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).

Selain Budi Arie, rapat kemarin juga diikuti Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Seskab Pramono Anung, dan Mensesneg Pratikno.

Budi belum membeberkan lebih rinci terkait pembentukan atau anggota Satgas tersebut.

Dia hanya membeberkan bahwa satgas akan beranggotakan menteri atau pejabat di Kominfo, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemenlu, OJK, Polri dan Kejaksaan.

"[Koordinator] Menko Polhukam mungkin, karena ini menyangkut hajat orang banyak," kata dia.

Pembentukan satgas ini disebutnya merupakan langkah tegas pemerintah karena banyaknya keluhan masyarakat soal semakin maraknya judi online.

Budi Arie membantah upaya Kemenkominfo memblokir situs judi online selama ini kurang efektif.

Namun menurutnya dibutuhkan upaya serentak dari berbagai kementerian dan lembaga agar upaya pemberantasan judi online bisa lebih efektif.

Dia mengatakan harus ada langkah yang lebih komprehensif selain menurunkan atau menghapus konten. Upaya itu disebut harus melibatkan penegak hukum.

"Bukan nggak efektif. Kan tugas kita takedown doang, duitnya dari mana? Pak, OJK bisa blokir tuh rekening.

Tapi membuka atau membekukan rekening kan enggak bisa, mesti aparat penegak hukum. Mesti kerjanya tuh holistik, komprehensif," ujar Budi.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menyatakan, jumlah ini memperlihatkan masifnya transaksi judi online di kalangan masyarakat.

Ivan juga menyampaikan modus yang kerap ditemukan dalam transaksi judi online.

Salah satunya menggunakan nomine atau rekening orang lain yang diperoleh dari praktik peminjaman rekening oleh masyarakat kepada pelaku judi online untuk dipakai sebagai penampungan dana rekening judi online.

Kemudian, sebagian dari dana tersebut lantas dilarikan ke luar negeri oleh para pelaku dengan menggunakan perusahaan-perusahaan cangkang.

Nominal dana yang dilarikan ke luar negeri tersebut mencapai Rp 5,15 triliun. Oleh karena itu PPATK telah memblokir ribuan rekening yang terkait dengan hal tersebut.

"Total rekening yang telah dihentikan sementara 3.935 rekening dengan saldo Rp 167,6 miliar," kata Ivan pada 10 Januari 2024.

(*/ Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram , Twitter dan WA Channel