Korban Judi Online Diusulkan Dapat Bansos, Respons Menteri Sosial Risma: Asal Terdata dan Miskin

Judi online menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.

Bahkan meski sudah diberantas dengan menghapus situs-situs judi online, namun saat ini Mash banyak situs judi yang merebak di masyarakat.

Dampak judi online ini pun tak main-main dan berefek terhadap kerugian negara.

Menanggapi maraknya judi online, Presiden Jokowi mengumpulkan para menterinya dan sejumlah pejabat demi membahas pemberantasan judi online.

Bahkan terkuak bahwa judi online sendiri sudah merugikan perekonomian Indonesia mencapai Rp 327 triliun.

Total kerugian ini tentu mengalahkan kasus mega korupsi PT Timah yang menyeret artis Sandra Dewi, Harvey Moeis, hingga crazy rich PIK Helena Lim.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan saat ini Indonesia dalam kondisi darurat judi online.

Karena itu, pemerintah segera menyiapkan langkah-langkah pembentukan satuan tugas atau task force pemberantasan judi online.

"Keputusannya satu minggu ini akan diputuskan langkah-langkah pembentukan task force terpadu dalam rangka pemberantasan judi online," kata Budi Arie di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (18/4).

Selain Budi Arie, rapat kemarin juga diikuti Ketua OJK Mahendra Siregar, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto, Seskab Pramono Anung, dan Mensesneg Pratikno.

Budi belum membeberkan lebih rinci terkait pembentukan atau anggota Satgas tersebut.

Dia hanya membeberkan bahwa satgas akan beranggotakan menteri atau pejabat di Kominfo, Kemenkeu, Kemenkopolhukam, Kemenlu, OJK, Polri dan Kejaksaan.

"[Koordinator] Menko Polhukam mungkin, karena ini menyangkut hajat orang banyak," kata dia.

Pembentukan satgas ini disebutnya merupakan langkah tegas pemerintah karena banyaknya keluhan masyarakat soal semakin maraknya judi online.

Budi Arie membantah upaya Kemenkominfo memblokir situs judi online selama ini kurang efektif.