Megawati dan Prabowo Tak Kunjung Bertemu, PDIP Sebut Hati Keduanya Sudah Saling Kontak Batin

TRIBUN-MEDAN.COM – Megawati dan Prabowo tak kunjung bertemu, PDIP sebut hati keduanya sudah saling kontak batin.

Adapun rencana petemuan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dan capres terpilih, Prabowo Subianto belum juga terjadi.

Meski keduanya belum bertemu, PDIP menyebut bahwa hati keduanya sudah terhubung dan saling kontak batin.

Hal itu disampaikan Ketua DPP PDIP, Ahmad Basarah yang meyakini hati kedua pentolan partai politik itu sudah saling terhubung.

Basarah menegaskan hubungan Megawati dan Prabowo baik-baik saja meski berbeda kubu di Pilpres 2024 lalu.

"Meksipun mungkin secara fisik belum bertemu, antara hati Bu Megawati dan Pak Prabowo saya kira sudah saling kontak batin di antara mereka berdua," ucap Basarah, Rabu (10/4/2024) dilansir Tribun-medan.com dari Tribunnews.com.

Ia juga menyebut tidak ada masalah antara PDIP dan Partai Gerindra.

Menurutnya, PDIP senantiasa menghargai sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung.

Basarah menyebut proses sengketa Pilpres 2024 di MK yang belum rampung dilakukan menjadi alasan Megawati dan Prabowo belum bertemu.

"Saya kira mari kita tunggu momentum silaturahmi yang bersifat politik kenegaraan itu setelah PHPU di Mahkamah Konstitusi," ucapnya.

Karena itu, Basarah mengajak semua pihak untuk dengan sabar mengikuti aturan tahapan Pemilu 2024.

Basarah juga menegaskan bahwa pertemuan Megawati dan Prabowo tidak harus selalu berakaitan dengan kesediaan PDIP bergabung di pemerintahan selanjutnya.

"Ya pertemuan antara Bu Mega dan Pak Prabowo tidak melulu diinterpretasikan sebagai suatu pertemuan yang harus menghasilkan kesepakatan politik untuk bisa bersama-sama di dalam pemerintahan," paparnya.

"Pancasila yang kita anut sebagai falsafah berbangsa dan bernegara kita pada esensinya adalah mengajarkan gotong royong."

Ia berpendapat, demokrasi gotong royong tidak harus diartikan semua pihak bergabung dalam pemerintahan.