Berpeluang Tersangka, Polda Sumut Naikkan Kasus Dugaan Kecurangan Seleksi PPPK Langkat ke Penyidikan

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Subdit III tindak pidana korupsi Ditreskrimsus Polda Sumut mulai meningkatkan kasus dugaan kecurangan rekrutmen seleksi penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat dari penyelidikan ke tahap penyidikan.

Dengan demikian, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka terbuka lebar.

Kabid Humas Polda Sumut Kombes Hadi Wahyudi mengatakan, ditingkatkannya kasus ini ke penyidikan setelah penyidik melakukan gelar perkara hasil penyelidikan.

"Betul hasil gelar perkara, polisi meningkatkan status ke Penyidikan," kata Hadi, Sabtu (17/2/2024).

Meski demikian, Polisi belum mengungkap barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan dan sejauh mana pemeriksaan terhadap pejabat di Kabupaten Langkat.

Kata Hadi, Polisi terus bekerja maksimal menindaklanjuti aduan masyarakat mengenai adanya dugaan kecurangan rekrutmen PPPK.

"Polisi masih bekerja,"pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, puluhan guru honorer yang dinyatakan tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat, berunjukrasa di depan pintu masuk Polda Sumut, Rabu (24/1/2024) siang.

Mereka kompak mengenakan pakaian serba hitam saat aksi.

Para demonstran yang didominasi emak-emak ini berorasi sambil menangis menyampaikan keluhannya.

Mereka juga bersujud, memohon kepada Polisi mengusut dugaan kecurangan rekrutmen dan dugaan suap di dalamnya.

Salah satu perwakilan guru honorer bernama Siti Faradila mengatakan, kedatangan mereka ke Polda Sumut untuk mendesak Polisi agar mengusut dugaan kecurangan dalam seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) di Kabupaten Langkat.

Menurutnya, kecurangan yang terjadi di Langkat sama halnya seperti di Kabupaten Mandailing Natal yang melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Madina Dollar Siregar serta sejumlah pejabat lainnya.

"Kedatangan kami ke mari untuk melaporkan akan terjadi malpraktek dalam penilaian SKTT dan diduga ada kecurangan yang dilakukan oleh pihak-pihak seperti kepala dinas kepala BKD, kepala sekolah dan diduga PLT kita pun Kabupaten Langkat melakukan tindakan kezaliman.

Menurut Faradila, ada guru honorer siluman yang tidak pernah mengajar sama sekali, tapi lulus seleksi PPPK.