Viral Medsos

BANSOS yang Dibagikan Jokowi Disorot, Terungkap Anggarannya Naik Hampir 500 Triliun saat Pilpres

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024) siang.

|
Editor: AbdiTumanggor
HO
PDIP Kritik Jokowi Tak Libatkan Risma dalam Penyaluran Bansos, Ini Penjelasan Istana dan Menkeu Sri Mulyani (HO) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Belakangan ini bansos sembako disorot oleh pihak pasangan capres 01 Anies dan capres 03 Ganjar.

Berapakah anggaran bansos di tahun 2024 ini?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (2/2/2024) siang.

Pemanggilan Menkeu Sri Mulyani ini setelah sehari pertemuan Presiden Jokowi dengan Mahfud MD saat pamit mundur dari Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Kamis (1/2/2024). 

Diketahui, Mahfud MD telah menyerahkan surat pengunduran diri sebagai Menko Polhukam kepada Jokowi di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis (1/2/2024).

Dalam kesempatan itu, Mahfud MD menyampaikan kepada Presiden Jokowi, ada tugas yang mesti diselesaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) yang baru. Kedua tugas tersebut, kelak harus ditanggung oleh sosok yang menggantikannya.

Adapun dua sosok yang menguat namanya di publik menurut pengamat untuk menggantikan Mahfud MD ialah Yusril Ihza Mahendra dan Jimly Asshiddiqie.

Kedua tugas penting yang disampaikan Mahfud MD ke Presiden Jokowi itu, yakni penagihan sisa hutang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan penyelesaian pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM) berat.

"Dua hal yang masih menggantung dari tugas khusus Bapak Presiden (kepada saya) adalah Pertama BLBI dan pelanggaran HAM Berat. BLBI semula negara terancam kehilangan uang Rp 111 triliun, dan sudah berhasil diselamatkan sekitar Rp 35,8 triliun. Sisanya sudah dipetakan dan akan terus ditagih," kata Mahfud.

Penyelesaian pelanggaran HAM berat, kata calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 itu, harus segera diselesaikan.

"Tentang pelanggaran HAM berat dari sudut korban memang harus diselesaikan karena sudah ada Inpres dan mendapat pujian dari PBB," lanjut Mahfud.

Baca juga: SIKAP Sri Mulyani Soal Melonjaknya Anggaran Bansos saat Pilpres hingga Dikaitkan dengan Rumor Mundur

Baca juga: Surya Paloh Curiga Kenapa Anggaran Bansos Tertinggi saat Kampanye

Penjelasan Istana

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengonfirmasi bahwa pemanggilan Menteri Keuangan Sri Mulyani ke istana oleh Presiden Jokowi tersebut untuk membahas agenda terkait dengan pelaksanaan APBN 2024.

"Betul, pukul 14.30 WIB bu Menkeu diagendakan untuk diterima Bapak Presiden di Istana Merdeka, untuk melaporkan hal-hal terkait pelaksanaan APBN 2024," katanya kepada wartawan melalui pesan singkat, Jumat (2/2/2024).

Lebih lanjut, Ari pun membantah bahwa pemanggilan Menteri Keuangan tersebut dihubungkan dengan isu mundur yang selaras dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

Dia menekankan bahwa Sri Mulyani hingga hari ini masih menjalankan tugas untuk memimpin Kementerian Keuangan.

Sumber: Tribun Medan
Halaman 1/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved