Pengadilan Tinggi Perberat Hukuman 2 Pejabat Bawaslu Karo Terbukti Korupsi Dana Hibah Rp 1,6 M

Sebelumnya, dalam dakwaanya, JPU mengatakan, perkara ini bermula saat terdakwa Eva Juliani Br Pandia diangkat sebagai anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Karo Nomor 0622/K.BAWASLU/HK.01.01/VIII/2018 tertanggal 14 Agustus 2018 Tentang Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Se- Provinsi Sumatera Utara Masa Jabatan 2018-2023, kemudian diangkat selaku Ketua Bawaslu Kabupaten karo berdasarkan Berita Acara Pleno Nomor: 1702/BA-PLENO/BAWASLU-PROV.SU.06/08/2018 Tanggal 17 Agustus 2018 untuk periode Tahun 2018-2023.

"Selanjutnya pada 7 Oktober 2019 Bupati Karo Terkelin Brahmana dan terdakwa menandatangani Naskah Perjanjian dana Hibah sebesar Rp13.388.152.300 bersama-sama dengan Dian Ika Yoes Refida (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Kantor Bawaslu Kabupaten Karo, Jalan Jamin Ginting, Gang Cik Ditiro, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo," kata JPU.

Lanjut Jaksa, pada tahun 2020, Kabupaten Karo akan menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyatakan bahwa kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah. 

Demi suksesnya penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020, maka Pemerintah Kabupaten Karo menganggarkan Pendanaan Hibah kegiatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karo Tahun 2020 kepada Bawaslu Kabupaten Karo Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 13.388.152.300 yang bersumber dari P-APBD Kabupaten Karo TA. 2019.

Bahwa setiap bulan, Dian Ika Yoes Refida selaku Bendahara Pengeluaran pada Bawaslu Kabupaten Karo membuat Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai dan ditandatangani oleh Dian Ika bersama-sama dengan Harun Surbakti selaku Koordinator Sekretariat. Buku Kas Umum dan Buku Kas Tunai tersebut merupakan laporan pertanggung jawaban penggunaan dana hibah yang berisi jumlah penerimaan, jumlah pengeluaran dan saldo kas.

Kemudian Terdakwa Eva Juliani Br Pandia selaku serta staff lainnya melakukan penyusunan Rencana anggaran Biaya yang tercantum dalam DPA No: Kode 115.01.06 dengan jumlah sebesar Rp13.338.152.300.

Rencana anggaran biaya itu digunakan untuk belanja pemeliharaan kendaraan dinas, belanja bahan ATK (Alat Tulis Kantor), belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota, belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan dinas luar daerah, belanja sewa gedung dan perlengkapan.

Bahwa pada kenyataannya, kegiatan Program Pengawasan Penyelenggaran Pemilu, terdakwa Eva Juliani Br Pandia, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan Staff Bawaslu Kabupaten Karo dalam mengelola dana hibah tersebut telah melakukan penyimpangan-penyimpangan.

"Terdapat 42 bukti perjalanan dinas dalam daerah sebesar Rp 89.860.000 yang dilakukan oleh Eva Juliani Pandia, saksi Dian Ika Yoes Refida, dan beberapa staf lainnya yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo," ucapnya.

Selain itu, terdapat 71 bukti perjalanan dinas luar daerah sebesar Rp292.161.077 yang dilakukan oleh Eva Juliani Pandia, Dian Ika Yoes Refida, dan staf lainnya yang dilakukan dengan cara membuat bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah dan merealisasikan kegiatan yang seolah-olah kegiatan tersebut telah selesai dilaksanakan kemudian dicatatkan dalam pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo.

Selanjutnya, terdakwa Bersama-sama dengan anggota Komisioner, Kordinator sekretariat, saksi Dian Ika Yoes Refida selaku BPP dan staff Bawaslu Kabuapten Karo melakukan pembayaran ATK, Komputer Supply dan penggandaan yang tidak dilaksanakan sejak tahun 2020 sampai dengan 2021 dan anggarannya tetap dikeluarkan untuk menutupi biaya jamuan tamu yang datang ke Bawaslu Karo. 

"Terhadap pembiayaan jamu tamu tersebut, terdakwa Eva Juliani Pandia memerintahkan saksi Dian Ika Yoes Refida dan saksi Harun Surbakti untuk mengakali dan mencarikan uangnya sehingga Bawaslu Kabupaten Karo merealisaksikan dan mencatatkan pengeluaran biaya ATK yang seluruhnya sebesar Rp 33.156.000," kata Jaksa.

Terdakwa Bersama-sama dengan staf lainnya, ada merealisasikan kegiatan fullboard meeting, belanja spanduk, pembayaran honor Narasumber, dan Honor moderator yang tidak dilaksanakan tetapi dicatatkan sebagai pengeluaran Bawaslu Kabupaten Karo dengan sengaja membuat pertanggungjawaban dua kegiatan fullboard meeting yang senyatanya dilaksanakan hanya satu kegiatan dengan nilai pertanggungjawabaan seluruhnya sebesar Rp 368 juta. 

Dan, dengan sengaja membuat pertanggungjawaban atas belanja spanduk rapat kerja teknis, rapat koordinasi, dan bimbingan teknis yang diselenggarakan di Hotel Grand Orri berastagi, yang senyatanya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sebesar Rp 2.794.000, untuk pembayaran honor narasumber dan Honor Moderator sebesar Rp 28,5 juta.

Mereka pun sengaja membuat pertanggungjawaban terhadap pembayaran uang saku peserta pada empat kegiatan yaitu Rapat Kerja Teknis, Rapat Koordinasi, Rapat Persiapan, sebesar Rp 49,4 juta.