Konflik di Pulau Rempang

Gelar Doa Bersama, Kesultanan Deli Minta Pemerintah Humanis ke Warga Pulau Rempang

Kesultanan Deli dan warga suku Melayu yang ada di Medan menggelar doa bersama. mMmohon agar masalah yang masyarakat di Pulau Rempang segera teratasi.

|
Penulis: Fredy Santoso | Editor: Randy P.F Hutagaol
TRIBUN MEDAN/FREDY SANTOSO
Sultan Deli Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah (Tengah )saat menghadiri acara doa bersama untuk warga Melayu Rempang, di Masjid Raya Al- Mashun Medan, Sabtu (16/9/2023). 

Nilai investasi tahap awal dari penandatanganan MoU antara PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group perusahaan terkemuka yang bergerak di industri kaca dan solar panel asal China, akan mencapai angka 9 miliar US Dollar atau Rp 135 Triliun.

Dana untuk investasi pengembangan proyek Rempang Eco-City ini akan digelontorkan kurun waktu lima tahun.

"Tanggal 29 nanti PT MEG dan Xinyi akan MoU dengan nilai investasi Rp135 triliun atau 9 miliar US Dollar, selama lima tahun. Investasi ini, akan difokuskan untuk realisasi Rempang Eco-City," ujar Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, Minggu (23/7/2023) lalu.

Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, sebanyak 1.010 aparat gabungan dikerahkan untuk mengawal pengukuran dan pematokan lahan di Rempang yang kemudian berakhir ricuh.

Menurutnya, Pulau Rempang harus sudah bersih pada 28 September mendatang.

Rocky Gerung: Ambisi Presiden, Jangan Cari Kambing Hitam

Rocky Gerung turut menyoroti pendapat Bahlil Lahadalia yang menyebutkan, bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang.

Menurut Rocky Gerung, hal itu tidak tepat.

Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut merupakan imbas dari ambisi Presiden Jokowi untuk menjadikan infrastruktur sebagai legasi dirinya.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube Rocky Gerung Official, pada Kamis (14/9/2023).

Ainun Najib Skakmat Mahfud MD

Ainun Najib membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan data pemilu.

Di mana sebelumnya, Mahfud MD menyebut bahwa tanah di Pulau Rempang tidak digarap sebelum investor masuk.

Namun dari data pemilu, menunjukan bahwa sudah ada penduduk di Pulau Rempang.

Dilansir dari Kompas.com, di tengah konflik Rempang, Mahfud MD mengungkap bahwa Rempang merupakan tanah milik perusahaan.

Hingga akhirnya, pada 2004 dan seterusnya terdapat beberapa perjanjian.

Di mana tanah tersebut diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati.

Terkait hal ini, warga Rempang sendiri sempat memberikan bantahannya.

Warga Rempang mengaku telah menempati Pulau Rempang selama berpuluh-puluh tahun silam.

Begitu pula dengan pernyataan Ainun Najib, dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, pada Kamis (14/9/2023).

Dalam unggahannya, Ainun Najib memperlihatkan data pemilu yang berarti Pulau Rempang memang sudah dihuni oleh penduduk.

Dengan data tersebut, banyak pula yang mempertanyakan bahwa seandainya kehadiran warga tidak dianggap, lantas mengapa keikutsertaan mereka dalam pemilu turut diperhitungkan

(cr25/tribun-medan.com)

Sumber: Tribun Medan
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved