Gelar Doa Bersama, Kesultanan Deli Minta Pemerintah Humanis ke Warga Pulau Rempang

TRIBUN-MEDAN.com,MEDAN- Kesultanan Deli dan warga suku Melayu yang ada di Kota Medan menggelar doa bersama di Masjid Raya Al- Mashun Kota Medan, Sabtu (16/9/2023) malam.

Mereka memohon agar masalah yang menerpa masyarakat di Pulau Rempang segera teratasi.

Melihat terjadinya bentrokan disana, Kesultanan Deli dan warga Melayu di Medan merasa prihatin.

"Makna dan tujuan doa ratib haddad sebagai wujud keprihatinan, sembari memohon kepada Allah SWT agar diberikan dan dibukakan jalan terbaik bagi penyelesaian permasalahan dialami saudara-saudara kita bangsa Melayu di Pulau Rempang, Batam, Kepri," ujarnya.

Pantauan di lokasi, doa bersama ini dihadiri Sultan Deli Mahmud Aria Lamantjiji Perkasa Alam Shah.

Sultan Deli ke 14 nampak mengenakan pakaian berwarna putih berpeci hitam.

Dia terlihat khusyuk berdoa, membacakan ayat-ayat suci Alquran bersama puluhan masyarakat lainnya yang hadir.

Menurut Tengku Ikhwan Helda bergelar Tengku Sri Setia Paduka Raja, sekaligus Sekretaris Kesultanan Deli, ratib hadad adalah kegiatan amal ibadah yang lazim dan merupakan kebiasaan sejak lama di Kesultanan Deli bersama seluruh masyarakat adat yang mendiami wilayah keadatan Kesultanan Deli.

Mereka berharap permasalahan di Rempang secepatnya diselesaikan dengan cara-cara lebih humanis dan sesuai hukum di Indonesia.

"masyarakat adat Kesultanan Deli diimbau tetap mendoakan penyelesaian terbaik bagi warga Pulau Rempang."

Diketahui, bentrokan pecah antara aparat dan masyarakat di Pulau Rempang, Batam, Riau.

Bentrokan lantaran masyarakat lokal menolak digusur dari tanah leluhurnya yang sudah dihuni secara turun-temurun.

Pulau Rempang dan Galang rencananya akan dijadikan kawasan ekonomi baru Rempang Eco-City. Proyek ini masuk proyek strategis pemerintah pusat.

Jokowi Didesak Cabut Proyek Rempang Eco City, Rampas Hak Rakyat, Tomy Winata hingga Investor China

Konflik tak berkesudahan bahkan kian memanas di Pulau Rempang, Batam.

Masyarakat adat di Pulau Rempang digusur demi pengembangan yang dilakukan investor.

Sementara relokasi yang terkesan memaksakan masih mendapat perlawanan.

Demo yang berujung bentrokan dengan aparat tak dapat dihindari.

Dua perusahaan yang dikait-kaitkan menjalanan proyek Rempang Eco City yakni PT Makmur Elok Graha (MEG) dari Arta Graha milik Tomy Winata dan Xinyi Group asal China.

Pengembangan Rempang Eco City yang masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) jadi sorotan.

Teranyar, Pimpinan Pusat Muhammadiyah melalui Majelis Hukum dan HAM Muhammadiyah meminta Presiden Joko Widodo membatalkan atau mencabut Proyek Strategis Nasional (PSN) rempang Eco City.

Permintaan Muhammadiyah itu tidak hanya ditujukan kepada Jokowi, tapi juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Hikmah Busyro Muqoddas mengatakan pencabutan tersebut disuarakan Muhammadiyah buntut bentrok antara warga terdampak pembangunan dengan aparat pemerintah yang menyebabkan trauma termasuk anak-anak di tempat itu.

"Meminta Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia untuk mengevaluasi dan mencabut proyek Rempang Eco City sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN)," kata Busyro melalui keterangan tertulisnya, Rabu (13/9/2023).

Busyro menjelaskan Muhhamadiyah mendesak proyek Rempang Eco City dibatalkan bukan tanpa alasan.

Sebab, kata dia, Rempang Eco City merupakan PSN yang sangat bermasalah karena payung hukumnya baru disahkan pada 28 Agustus 2023.

Payung hukum itu yakni Peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang perubahan ketiga atas peraturan Menko Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan daftar PSN.

"Proyek ini juga tidak pernah dikonsultasikan secara bermakna kepada masyarakat Rempang yang akan terdampak," ucap Busyro.

Tidak hanya itu, hampir setiap pembangunan PSN di Indonesia selalu melakukan mobilisasi aparat secara berlebih untuk berhadapan dengan masyarakat.

"Lebih jauh, dalam PSN, pengadaan tanahnya terindikasi kerap merampas tanah masyarakat yang tidak pernah diberikan hak atas tanah oleh pemerintah," katanya.

Karena sebab itu, tidak hanya PSN Rempang Eco City, Busyro juga meminta Jokowi mengevaluasi PSN yang dibangun tanpa memedulikan hak-hak warga setempat.

"Presiden juga didesak untuk mengevaluasi dan mencabut PSN yang memicu konflik dan memperparah kerusakan lingkungan," tutur Busyro.

Sebagai informasi, bentrokan terjadi antara warga Pulau Rempang, Batam, dengan tim gabungan aparat penegak hukum pada Kamis (7/9) pekan lalu.

 Bentrokan ini terjadi karena warga menolak pengembangan kawasan ekonomi Rempang Eco City di lokasi tersebut.

Petugas gabungan mendatangi lokasi pukul 10.00 WIB, sedangkan ratusan warga memblokir jalan mulai dari Jembatan 4.

Warga menolak masuknya tim gabungan yang hendak mengukur lahan dan memasang patok di Pulau Rempang.

Pemblokiran kemudian dilakukan dengan membakar sejumlah ban dan merobohkan pohon di akses jalan masuk menuju Rempang.

Anak Perusahaan Arta Graha Tomy Winata

Rempang Eco City, proyek staregis nasional yang sedang digarap PT Makmur Elok Graha (MEG), adalah anak perusahaan Arta Graha milik Tomy Winata.

Tomy Winata adalah taipan Indonesia yang kerap dikaitkan dengan 9 pengusaha kaya dan sukses pemilik dari konglomerasi bisnis terbesar di Indonesia.

Konflik di Pulau Rempang awalnya terjadi pada Kamis (7/9/2023) ketika warga menghadang aparat gabungan yang akan mematok dan mengukur lahan proyek Rempang Eco City

Akibat adanya proyek itu, seluruh penduduk Pulau Rempang yang berjumlah sekitar 7.500 jiwa harus direlokasi.

Selain itu, proyek tersebut juga mengancam eksistensi 16 kampung adat Melayu yang ada di Pulau Rempang sejak 1834.

Dikutip dari laman Badan Pengusahaan (BP) Batam, Rempang Eco City merupakan salah satu daftar Program Strategis Nasional 2023.

Proyek yang digarap oleh PT Makmur Elok Graha (MEG) bekerja sama dengan BP Batam dan Pemkot Batam tersebut memiliki target investasi mencapai Rp 381 triliun pada 2080.

Selain itu ada investor China Xinyi Group

Nilai investasi tahap awal dari penandatanganan MoU antara PT Makmur Elok Graha (MEG) dan Xinyi Group perusahaan terkemuka yang bergerak di industri kaca dan solar panel asal China, akan mencapai angka 9 miliar US Dollar atau Rp 135 Triliun.

Dana untuk investasi pengembangan proyek Rempang Eco-City ini akan digelontorkan kurun waktu lima tahun.

"Tanggal 29 nanti PT MEG dan Xinyi akan MoU dengan nilai investasi Rp135 triliun atau 9 miliar US Dollar, selama lima tahun. Investasi ini, akan difokuskan untuk realisasi Rempang Eco-City," ujar Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi, Minggu (23/7/2023) lalu.

Untuk menggarap Rempang Eco City, PT MEG diberi lahan sekitar 17.000 hektar yang mencakup seluruh Pulau Rempang dan Pulau Subang Mas.

Kapolresta Barelang Kombes Nugroho Tri Nuryanto mengatakan, sebanyak 1.010 aparat gabungan dikerahkan untuk mengawal pengukuran dan pematokan lahan di Rempang yang kemudian berakhir ricuh.

Menurutnya, Pulau Rempang harus sudah bersih pada 28 September mendatang.

Rocky Gerung: Ambisi Presiden, Jangan Cari Kambing Hitam

Rocky Gerung turut menyoroti pendapat Bahlil Lahadalia yang menyebutkan, bahwa terdapat campur tangan asing dalam kasus Rempang.

Menurut Rocky Gerung, hal itu tidak tepat.

Sebab menurutnya, konflik agraria di Pulau Rempang tersebut merupakan imbas dari ambisi Presiden Jokowi untuk menjadikan infrastruktur sebagai legasi dirinya.

Hal itu diungkapkan Rocky Gerung dalam channel YouTube Rocky Gerung Official, pada Kamis (14/9/2023).

Ainun Najib Skakmat Mahfud MD

Ainun Najib membantah pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD menggunakan data pemilu.

Di mana sebelumnya, Mahfud MD menyebut bahwa tanah di Pulau Rempang tidak digarap sebelum investor masuk.

Namun dari data pemilu, menunjukan bahwa sudah ada penduduk di Pulau Rempang.

Dilansir dari Kompas.com, di tengah konflik Rempang, Mahfud MD mengungkap bahwa Rempang merupakan tanah milik perusahaan.

Hingga akhirnya, pada 2004 dan seterusnya terdapat beberapa perjanjian.

Di mana tanah tersebut diberikan hak baru kepada orang lain untuk ditempati.

Terkait hal ini, warga Rempang sendiri sempat memberikan bantahannya.

Warga Rempang mengaku telah menempati Pulau Rempang selama berpuluh-puluh tahun silam.

Begitu pula dengan pernyataan Ainun Najib, dalam cuitan di akun Twitter pribadinya, pada Kamis (14/9/2023).

Dalam unggahannya, Ainun Najib memperlihatkan data pemilu yang berarti Pulau Rempang memang sudah dihuni oleh penduduk.

Dengan data tersebut, banyak pula yang mempertanyakan bahwa seandainya kehadiran warga tidak dianggap, lantas mengapa keikutsertaan mereka dalam pemilu turut diperhitungkan

(cr25/tribun-medan.com)