Kejari Deliserdang Diduga Kongkalikong Loloskan dr Herri Kurnia dari Perkara Korupsi

"Laporan akuntan publik Ribka Aretha dan Rekan yang menjadi dasar dakwaan telah terjadi kerugian negara sebesar Rp 725.478.290 sangat tidak berdasar dan tidak beralasan pula untuk mendakwa terdakwa, karena laporan akuntan independen yang tidak memiliki legal standing untuk menyatakan telah terjadinya kerugian keuangan Negara," kata Redyanto. 

Redyanto menilai, hanya BPK RI yang bisa menetapkan telah terjadi kerugian negara.

Hal ini sesuai dengan pasal 10 UU RI nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

Dalam pasal itu disebutkan BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMN dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. 

"Akuntan Independen boleh menghitung tapi nggak bisa menyebut ada kerugian negara. Hanya BPK yang bisa. Kenapa enggak pakai BPK?,"

"Karena hasil kerugian negara yang diaudit oleh akuntan independen yang jelas tidak memiliki legal standing untuk menyatakan ada atau telah terjadinya kerugian keuangan negara tersebut di atas, makanya kami minta laporan akuntan Ribka Aretha dan Rekan batal demi hukum karena bertentangan dan tidak sesuai dengan yang diatur oleh Perundang-Undangan," ucap Redyanto.(tribun-medan.com)