BPKAD Tertibkan 180 Hektar Aset Pemko Medan di Kecamatan Medan Labuhan

"Sehingga dalam inventarisasi aset nanti Tim terpadu akan mendapatkan dukungan sepenuhnya dari masyarakat. Tanpa ada penolakan," jelasnya.

Diterangkannya, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk pendekatan dengan masyarakat. 

 "Jika masyarakat sudah disosialisasikan dan memahaminya, nantinya  ketika dilakukan inventarisasi seperti pemasangan plank, pengukuran ulang dan pemasangan patok tidak ada masyarakat yang menghalang-halangi," ucapnya berkali-kali.

Selain itu pihaknya juga telah lakukan inventarisasi dan validasi terhadap HGB yang diterbitkan pada HPL di kelurahan Nelayan Indah.

Baca juga: Realisasi APBD 2022 Pemko Medan Masih Rendah, Ini Penjelasan Kepala BPKAD Kota Medan

"Kita berharap semuanya mendapatkan dukungan dari masyarakat," ujar Zulkarnain.

Diakui Zulkarnain, dalam sosialisasi yang digelar kemarin pada dasarnya masyarakat yang memanfaatkan HPL Pemko Medan mengakui bahwa tanah tersebut bukan milik mereka tetapi milik Pemko Medan. 

"Mereka juga berharap dilibatkan jika seandainya ada kebijakan ataupun program untuk mendayagunakan maupun memanfaatkan aset tersebut lebih produktif di masa mendatang," ucapnya.

Zulkarnain menegaskan, perencanaan penggunaan dan pemanfaatan ataupun kerjasama terhadap aset daerah hal yang paling pokok seyogyanya melalui mekanisme yang sah. 

Hal ini juga, kata Zulkarnain, termasuk dalam bentuk penatausahaan aset yang tertib.

"Kita juga akan melakukan langkah pengamanan dan penertiban agar Aset Pemko Medan terjaga terpelihara tidak hilang dan terhapuskan ataupun digunakan tanpa kerjasama yang sah," ucapnya.

"HPL di Kecamatan Medan Labuhan  itu diketahui telah tercatat  menjadi Aset Pemko Medan berdasarkan Sertifikat HPL Nomor 1 sampai dengan HPL 5 yang diterbitkan tahun 1994 oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)," jelasnya.

(cr5/tribun-medan.com)