"Jadi calon kepala daerah, harus bisa melihat apa yang jadi problem mendasar di kabupaten/kota yang mau dipimpinnya sehingga dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan mau jadi wali kota atau gubernur, tapi ngomong ke pusat saja tidak bisa," ucapnya.

Jika dikulik dalam struktur APBD beberapa daerah di Provinsi Sumatra Utara, Rafriandi mengatakan, anggaran yang paling besar adalah untuk aparatur negara.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Marah Besar ke KKB yang Sekap Pilotnya : Apa Dosa Saya?

"Misalnya gaji, kunjungan-kunjungan, makan, minum dan lain sebagainya. Itu yang paling besar. Kemudian jumlah aparatur kita juga tidak seimbang dengan APBD kita. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, udah kekgitu kadang-kadang kita minta nuntut otonomi lagi, minta nuntut pemekaran," katanya.

Rafriandi mengatakan, pejabat negara seharusnya mempertimbangkan dari mana sumber daya APBD bisa dimaksimalkan untuk pembangunan jalan di Sumut.

"Contohnya Phakphak Bharat itu kan hutan-hutannya sudah digunduli. Untuk membangun perkantoran perumahan dan sebagainya karena kalau hutan saja pajaknya hanya dari hutan saja. Tapi kalau dirubah bangunan fisik maka dia ada pajak air, listrik, PBB dan sebagainya," ucapnya.

Baca juga: Begini Tampang 6 Oknum Brimob yang Keroyok Mahasiswa, Rahang Korban Sampai Retak Padahal Mau Wisuda

Menurut Rafriandi, dirinya belum pernah melihat Pemerintah Provinsi Sumut mengumpulkan anggota DPR RI dan curhat terkait kondisi penyelesaian infrastruktur di Sumut.

"Artinya ya bapak-bapak anggota DPR yang dekat dengan kekuasaan itu bisa enggak membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu kita dalam infrastruktur. Itu juga penting," katanya.

Perencanaan Proyek 2,7 Triliun 

Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sudah memiliki niat untuk memperbaiki jalan di Sumut melalui proyek multiyears senilai Rp 2,7 triliun.

"Di satu sisi kita harus bersyukurlah pemerintah masih ada niat untuk memperbaiki jalan. Tapi kalau sempat tidak ada niat itu berarti kegagalan dia dalam satu Pemerintahan Provinsi Sumut. Tapi kalau masih ada niat, masih ada anggaran yang dikucurkan Rp 2,7 triliun walaupun masih tersendat-sendat. Artinya masih perlulah bersyukur," ucapnya.

Baca juga: Sapu Bersih Balap Sepeda SEA Games 2023, Indonesia Relakan Medali Dicuri Atlet Kamboja

Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) ini menilai, komunikasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan jalan di provinsi tersebut.

"Saya enggak pernah lihat itu komunikasi-komunikasi seperti itu. Duduk makan bareng dengan DPR RI kemudian kementrian terkait. Atau gubernur kita berjumpa dengan presiden RI bagaimana bisa memperjuangkan infrastruktur," ungkapnya.

Ia mencontohkan masyarakat Karo yang membawa jeruk ke Presiden Jokowi dan setelahnya jalan di lokasi mereka langsung diperbaiki.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Jalanan Rusak di Lampung, Reaksi Bima: Sekalian Tuh Ajak si Perempuan Unik

"Kok masyarakat mudah gitu. Padahal kan kita punya juga anggota DPR RI yang masuk ke kekuasaan dan masuk juga ke koalisi pemerintahan kenapa kok enggak bisa memberikan dana yang signifikan untuk penyelesaian jalan di provinsi kita?"

"Jadi ini bukan cuma soal perencanaan tapi juga komunikasi menjadi faktor penting supaya bisa meyakinkan orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Sumut," pungkasnya.(tribun-medan.com)