TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Kondisi jalan rusak parah ternyata tidak hanya ada di Provinsi Lampung saja.

Di Sumatra Utara, jalan rusak bahkan paling banyak.

Menurut data Kementrian PUPR, Sumatra Utara bahkan menduduki peringkat kedua jalan rusak terbanyak di wilayah Sumatra.

Dari data Kementrian PUPR, total panjang jalan nasional di Sumatra Utara adalah 2.632 km, jalan provinsi 3.048 km, jalan kabupaten 27.552 km. 

Baca juga: Hotel Madani dan Bakso Lapangan Tembak Nunggak Pajak, Didatangi Baru Mau Bayar, Itupun Nyicil

Jalan provinsi dengan status rusak berat di Riau sepanjang 632 km, Sumut dengan 332 km (10,89 persen) dan Aceh 306 km (17,19 persen).

Penyebab jalan rusak di Sumatra Utara ini beragam.

Ada yang rusak akibat aktivitas galian C diduga ilegal, ada juga yang karena proyeknya diduga dikorupsi.

Seperti di Dusun Tahun 11, Desa Sei Bamban, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat. 

Baca juga: Ada 26 Km Jalan Rusak di Kabupaten Simalungun yang Belum Beres Dikerjakan

Kondisi jalan menuju objek wisata Tangkahan rusak parah akibat keberadaan galian C diduga ilegal yang ada di Pantai Cendana, atau aliran Sungai Batang Serangan.

Akibat keberadaan galian C diduga ilegal ini, jalan penghubung terdampak abrasi dan tergerus.

Sayangnya, tidak ada langkah konkret apapun dari Pemkab Langkat menyangkut masalah ini.

Kemudian, jalan rusak parah juga ada di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Baca juga: Menohok! Jokowi Tolak Tawaran Naik Helikopter saat Kunjungi Lampung, Ingin Rasakan Jalan Rusak

Di sana, jalan penghubung sudah seperti kubangan lumpur.

Saban hari, para siswa yang hendak berangkat ke sekolah terpaksa menerobos timbunan lumpur yang terhampar di sepanjang jalan.

Banyak kendaraan yang rusak akibat terjebak di tengah jalan yang berlumpur itu.

Di sisi lain, di Kabupaten Asahan, proyek perbaikan jalan justru diduga dikorupsi.

Ada indikasi korupsi berjemaah di sana.

Baca juga: Pedas! Bima Sindir Jokowi & Perempuan Unik Usai Sidak Jalan Rusak Lampung: Mending Ngampas Jagung

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumut menemukan adanya kerugian negara hingga miliaran, terkait proyek jalan yang ada di Kabupaten Asahan.

Berdasarkan temuan BPK RI itu, beberapa proyek jalan diduga dikerjakan asal jadi.

Ada yang mutunya tidak sesuai spesidikasi, hingga temuan dugaan kekurangan volume.

Baca juga: Pungli di Siantar Zoo Merajalela, Dishub Siantar Bergerak Setelah Kasusnya Viral

Dalam temuan BPK RI, terdapat kekurangan volume dan tidak sesuai spesifikasi teknis atas 16 paket pekerjaan sebesar Rp1.386.484.123,71, dan tiga paket kontrak pekerjaan konstruksi jalan tidak memenuhi spesifikasi pengukuran dan pembayaran.

Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen kontrak dan dokumen pendukung lainnya, pemeriksaan fisik serta pengujian laboratorium, diketahui terdapat banyak masalah dalam proses tender dan pengerjaan.

Sayangnya, dugaan korupsi ini terkesan dibiar-biarkan saja oleh aparat penegak hukum di Sumatra Utara.

Padahal, Presiden RI Joko Widodo sangat konsern terhadap jalan rusak di Indonesia. 

Pemerintah Tidak Punya Kreativitas

Pengamat Tata Kota dari Universitas Islam Sumatra Utara (UISU), Rafriandi Nasution mengatakan, kelemahan pejabat di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Sumut belum memiliki kreativitas yang cukup untuk mendapatkan sumber dana untuk membangun infrastruktur.

"Kreativitas dan inovasi pejabat-pejabat kita masih lemah dalam mencari sumber-sumber pendanaan untuk bisa memperbaiki infrastruktur di daerahnya masing-masing," ujar Rafriandi kepada tribun-medan.com, Sabtu (6/5/2023).

Baca juga: Nyabu di Hotel, Briptu B, Anggota Polres Batubara Ternyata Dilaporkan Istri Sendiri

Dikatakan Rafriandi, perbaikan jalan di Sumatra Utara akan sangat besar terpengaruh dari prioritas visi dan misi dari kepala daerah.

Hal ini juga akan tergambarkan dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) suatu daerah.

"Kita harus lihat juga kitab sucinya Sumut Bermartabat itu, apakah infrastruktur di peringkat pertamanya. Kalau infrastruktur di peringkat pertamanya kita bisa menyalahkan gubernurnya dalam visi misi nya yang baru bisa terlaksana 30 sampai 40 persen," katanya.

Baca juga: Jadi Sarang Ular dan Lipan, Proyek Rumah Mandiri Korban Pengungsi Gunung Sinabung Diduga Dikorupsi

Untuk itu, kata Rafriandi, sebagai kepala daerah harus memahami masalah utama dari suatu daerah sebelum mencalonkan diri untuk menjadi pemimpin.

"Jadi calon kepala daerah, harus bisa melihat apa yang jadi problem mendasar di kabupaten/kota yang mau dipimpinnya sehingga dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Jangan mau jadi wali kota atau gubernur, tapi ngomong ke pusat saja tidak bisa," ucapnya.

Jika dikulik dalam struktur APBD beberapa daerah di Provinsi Sumatra Utara, Rafriandi mengatakan, anggaran yang paling besar adalah untuk aparatur negara.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Marah Besar ke KKB yang Sekap Pilotnya : Apa Dosa Saya?

"Misalnya gaji, kunjungan-kunjungan, makan, minum dan lain sebagainya. Itu yang paling besar. Kemudian jumlah aparatur kita juga tidak seimbang dengan APBD kita. Jadi lebih besar pasak daripada tiang, udah kekgitu kadang-kadang kita minta nuntut otonomi lagi, minta nuntut pemekaran," katanya.

Rafriandi mengatakan, pejabat negara seharusnya mempertimbangkan dari mana sumber daya APBD bisa dimaksimalkan untuk pembangunan jalan di Sumut.

"Contohnya Phakphak Bharat itu kan hutan-hutannya sudah digunduli. Untuk membangun perkantoran perumahan dan sebagainya karena kalau hutan saja pajaknya hanya dari hutan saja. Tapi kalau dirubah bangunan fisik maka dia ada pajak air, listrik, PBB dan sebagainya," ucapnya.

Baca juga: Begini Tampang 6 Oknum Brimob yang Keroyok Mahasiswa, Rahang Korban Sampai Retak Padahal Mau Wisuda

Menurut Rafriandi, dirinya belum pernah melihat Pemerintah Provinsi Sumut mengumpulkan anggota DPR RI dan curhat terkait kondisi penyelesaian infrastruktur di Sumut.

"Artinya ya bapak-bapak anggota DPR yang dekat dengan kekuasaan itu bisa enggak membangun komunikasi dengan pemerintah pusat untuk membantu kita dalam infrastruktur. Itu juga penting," katanya.

Perencanaan Proyek 2,7 Triliun 

Ia menilai, Pemerintah Provinsi Sumatra Utara sudah memiliki niat untuk memperbaiki jalan di Sumut melalui proyek multiyears senilai Rp 2,7 triliun.

"Di satu sisi kita harus bersyukurlah pemerintah masih ada niat untuk memperbaiki jalan. Tapi kalau sempat tidak ada niat itu berarti kegagalan dia dalam satu Pemerintahan Provinsi Sumut. Tapi kalau masih ada niat, masih ada anggaran yang dikucurkan Rp 2,7 triliun walaupun masih tersendat-sendat. Artinya masih perlulah bersyukur," ucapnya.

Baca juga: Sapu Bersih Balap Sepeda SEA Games 2023, Indonesia Relakan Medali Dicuri Atlet Kamboja

Ketua Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) ini menilai, komunikasi juga menjadi faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan jalan di provinsi tersebut.

"Saya enggak pernah lihat itu komunikasi-komunikasi seperti itu. Duduk makan bareng dengan DPR RI kemudian kementrian terkait. Atau gubernur kita berjumpa dengan presiden RI bagaimana bisa memperjuangkan infrastruktur," ungkapnya.

Ia mencontohkan masyarakat Karo yang membawa jeruk ke Presiden Jokowi dan setelahnya jalan di lokasi mereka langsung diperbaiki.

Baca juga: Presiden Jokowi Tinjau Jalanan Rusak di Lampung, Reaksi Bima: Sekalian Tuh Ajak si Perempuan Unik

"Kok masyarakat mudah gitu. Padahal kan kita punya juga anggota DPR RI yang masuk ke kekuasaan dan masuk juga ke koalisi pemerintahan kenapa kok enggak bisa memberikan dana yang signifikan untuk penyelesaian jalan di provinsi kita?"

"Jadi ini bukan cuma soal perencanaan tapi juga komunikasi menjadi faktor penting supaya bisa meyakinkan orang lain untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan di Sumut," pungkasnya.(tribun-medan.com)