Kala itu, ada belasan warga yang berjatuhan akibat diduga terhirup gas beracun H2S.

Kasusnya juga sama, tak ada kejelasan di tangan aparat penegak hukum.

Tak satupun yang dijadikan tersangka, meski nyawa masyarakat menjadi taruhannya.

Karena PT SMGP dianggap kebal hukum, tak pelak warga dan aktivis menduga bahwa pemerintah daerah, bahkan pemerintah provinsi melakukan pembiaran secara terang-terangan terhadap aktivitas perusahaan besar itu.

Masyarakat menganggap bahwa pemerintah tutup mata, meski nyawa masyarakat jadi taruhan akibat diduga keracunan gas H2S.

Gubernur Sumut plin-plan

Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi dinilai plin plan dan membual oleh masyarakat.

Pasalnya, Edy Rahmayadi sempat mengancam akan menghentikan permanen operasional PT SMGP ketika kasus dugaan keracunan kembali terjadi di April 2022. 

Tapi belakangan, setelah Edy Rahmayadi mendatangi PT SMGP, dia malah bilang bahwa PT SMGP tidak mungkin dihentikan.

"Kita butuh energi dalam pembangunan, inilah bentuknya (PLTPB). Untuk itu, ini juga harus sukses," kata Edy rahmayadi, saat berkunjung ke lokasi PT SMGP di Madina, Rabu (27/4/2022).

Soal adanya keracunan massal yang disinyalir akibat kebocoran sumur proyek PT SMGP, Edy Rahmayadi menyebut saat ini masih dalam penyelidikan. 

"Permasalahannya apa, kita sedang mempelajari dan nanti dari pemerintahan setempat akan dipimpin Wakil Bupati Madina, dan ada juga dari pusat yang sudah turun kemari," katanya.

Edy menegaskan, pihaknya ingin memastikan bahwa kebutuhan energi bagi pembangunan harus tercukupi.

Sehingga keberadaan PLTPB seperti yang dilakukan PT SMGP di Madina, adalah bentuk dari tujuan pembangunan di bidang energi.

Edy mengatakan bahwa di negara lain juga dilakukan pengambilan energi.

Begitu juga di Indonesia, termasuk Sumut ada beberapa tempat.