Walhi Sumut Sebut Korporasi Bersekongkol dengan Negara Merusak Lingkungan Hidup

TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN - Direktur Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sumatera Utara (Sumut), Doni Latuparisa menyebut pemerintah Indonesia ini plin plan dalam membuat aturan.

Sebab, lain yang dibuat, lain pula yang dikerjakan. 

"Di satu sisi ingin menekan laju perubahan iklim dan pemanasan global, tapi di sisi lain memperluas izin kepada perusahaan yang berpotensi merusak lingkungan," kata Doni saat memaparkan catatan akhir tahun bertajuk "Kejahatan Korporasi - Negara Terhadap Lingkungan Hidup di Sumatera Utara" di Hotel Grand Jamee, Jalan Gagal Hitam, Sei Kambing pada Rabu (29/12/2021). 

Menurut Dony, selama ini negara melakukan kejahatan, dan masyarakat menjadi korbannya. 

Hal itu dapat dilihat dengan perusahan ekstraktif yang merebak di Sumatera Utara.

Baca juga: Tambang Ilegal Diduga Sebabkan Banjir Madina, Polda Sumut akan Segera Selidiki

Alhasil, timbul konflik - konflik di tengah masyarakat yang tak jarang merusak tatanan budaya, sosial, dan lingkungan. 

"Misalnya konflik yang terjadi di Desa Natumingka melawan PT Toba Pulp Lestari (TPL). Selain itu bencana ekologis yang di akhir tahun ini melanda berbagai daerah termasuk Madina," ujarnya. 

"Ini bukan persoalan curah hujan yang tinggi saja. Tapi juga dampak perubahan iklim dan izin bagi - bagi konsesi. Jadi bencana ekologis yang terjadi adalah campur tangan manusia," tambahnya. 

Walhi Sumut mencatat ada 15 kasus selama Tahun 2021 bencana banjir dan longsor memakan korban. 

Selain itu, pihaknya juga ingin membantu pemerintah untuk mendorong perlindungan atau proteksi terhadap ekosistem Batang Toru. 

Baca juga: Gubernur Sumut Edy Rahmayadi Akui Tambang Ilegal Diduga Picu Banjir Madina, Polda Sumut Turun Tangan

"Kita sudah jumpa dengan stakeholder di tingkat kementerian di Pusat untuk memproteksi wilayah Batang Boru dengan menjadikan kawasan strategis nasional," ungkapnya. 

Hal itu dikarenakan wilayah itu punya nilai konservasi tinggi bahkan satwa endemi yang justru hanya ada di Batang Toru, yakni Orang Utan Tapanuli. 

Bila kawasan itu tidak diproteksi, lanjutnya, habitat Orang Utan tersebut akan mengalami kerusakan karena ada beberapa perusahaan yang sudah beroperasi di lokasi. 

Tentu bila hal itu terjadi, pemerintah akan menjadi sorotan internasional.

Sebab, tekanan dunia internasional terhadap perlindungan satwa sangat tinggi.