Pospera Sumut Apresiasi Gerak Cepat Kapolres Asahan Tangani Konflik Petani VS Preman

Dua hari terakhir, untuk tindak lanjut penanganganan kasus itu dan pada Senin malam 1 Oktober 2021, Polres Asahan bahkan telah bekerja sama melakukan pendalaman atas kasus itu.

"Terimakasih, polisi sudah ke lokasi lahan itu tadi malam dam melihat posko yang dibongkar paksa,"jelas Liston.

Liston megatakan, DPD Pospera Sumut mendukung penuh langkah tegas dan gerak cepat Kapolres Asahan, AKBP Putu Yudha Prawira dalam menuntaskan kasus yang sebelumnya mengendap menahun.

Liston berharap, Polres Asahan dapat menangkap keterlibatan orang-orang yang ingin memanfaatkan konflik petani di sana untuk keuntungan pribadi.

Ketua Pospera Asahan Atong Sigalingging diwawancarai mengatakan, sebelumnya telah melaporkan Ketua Koperasi Tani (Koptan) Mandiri HM Wahyudi ke Kejari Asahan.

Laporan tersebut kata Atong berdasarkan dugaan penyelewengan dana sebesar Rp 20 miliar dari Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (BLU Pusat P2H) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Ketua Koptan Mandiri juga dilaporkan dugaan penyelewengan bantuan bibit sebanyak 20 ribu batang yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup di tahun 2017, untuk program Hutan Tanaman Rakyat (HTR).

Koptan Mandiri mendapatkan dana bergulir sebesar Rp 20 miliar dari BLU Pusat P2H Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, namun tidak ada 1 batang pun terlihat tumbuh tanaman keras dari bibit yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup sebagai program HTR, di areal yang dimiliki Koptan Mandiri di Desa Perbangunan, Kecamatan Sei Kepayang.

"Kemana bibit 20 ribu batang yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup tersebut," ucap Atong.

Hingga kini, Tribun Medan masih berupaya melakukan konfirmasi terkait kasus ini kepada Ketua Kelompok Tani Mandiri yang dilaporkan ke Polres Asahan.

(Jun-tribun-medan.com)