Irjen Napoleon Merasa Jadi Korban Bursa Calon Kapolri, Seret Nama Kabareskrim dan Azis Syamsuddin

Pada 13 Mei 2020, pihak imigrasi mencabut nama Djoko Tjandra dalam sistem cekal yang waktu itu dilaporkan gara-gara surat sepotong dari kantor Napoleon pada 5 Mei 2020.

"Padahal surat itu adalah surat pemberitahuan bahwa red notice Djoko tjandra sudah terhapus dari sistem basis data interpol di Perancis sejak Juli 2014. Hanya pemberitahuan, bukan permintaan pencabutan DPO atau cekal, tidak ada. Kenapa disikapi demikian?" tukasnya.

Napoleon menduga, ada upaya untuk menutupi suatu perbuatan pidana. "Saya tidak pernah bilang ada yang diuntungkan. Itu publik mungkin lebih tahu. Pertanyaan bukan yang diuntungkan atau tidak diuntungkan, tapi ada keganjilan. Tapi, semua nanti akan terungkap di pengadilan," tandasnya.

Kasus yang menjerat Napoleon juga dikait-kaitkan dengan jabatan Kapolri yang akan segera terjadi pergantian pada Januari 2021.

Dari informasi yang dihimpun, saat ini tercatat sebanyak 11 Pati Polri berpangkat Komjen yang berpeluang menjadi pengganti Idham Azis sebagai Kapolri.

Antara lain Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Irwasum Komjen Agung Budi Maryoto, Kabaharkam Komjen Agus Andrianto, Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo, Kabaintelkam Komjen Rycko Amelza Dahniel, dan Kalemdiklat Komjen Arief Sulistyanto.

Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi) memprediksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan menunjuk calon tunggal Kapolri pengganti Idham Azis yang diberikan kepada DPR.

"Lemkapi memprediksi Presiden akan mengirim hanya satu pati polri bintang tiga sebagai calon kapolri ke DPR," kata Direktur Eksekutif Lemkapi, Edi Saputra Hasibuan.

Lemkapi, menurut dia, mencatat telah ada lima jenderal bintang tiga yang menguat menjelang Jenderal Idham Azis pensiun pada Januari 2021. Mereka semuanya memenuhi syarat untuk menggantikan eks Kabareskrim tersebut.

"Idealnya nanti presiden akan mengambil pati polri bintang 3 dari angkatan 88, 89, 90, 91. Saya kira nama sudah bisa dibaca. Biar kelihatan ada regenerasi. Untuk 87 tetap ada. Tapi semua itu tergantung presiden," tuturnya.

Adapun, anggota Komisi III DPR Fraksi PDI Perjuangan, I Wayan Sudirta menyebut, isu geng maupun SARA di bursa calon Kapolri pengganti Jenderal Idham Azis dinilai hanya akan menjadi angin lalu.

"Saya kok kurang percaya dengan isu geng itu di umur Polri yang sudah ke-74, karena konsolidasi ke dalam semakin mantab. Walaupun ada, hanya sekadar isu, geng itu tidak bisa menjadi penentu," paparnya, Selasa (24/11).

Menurut dia, pemilihan Kapolri melalui proses dan alur yang berjenjang, ada Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Presiden, dan Komisi III DPR dalam melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri.

"Katakanlah geng-nya kuat, kalau kriteria dan persyaratannya tidak terpenuhi belum tentu bisa lolos. Jadi saya kurang percaya geng itu bisa dominan mempengaruhi pencalonan Kapolri," papar politukus PDIP itu.

Sementara terkait dengan isu SARA, Wayan menyatakan, hal itu dipastikan tidak akan mempengaruhi pemilihan calon Kapolri ke depan.