BREAKING NEWS Diundang Hadiri Pelantikan, Camat Galang Ternyata Dicopot dari Jabatan

Dari data yang dihimpun di Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Deliserdang, Kecamatan Tanjung Morawa menjadi salah satu Kecamatan yang kinerjanya buruk. Untuk realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi IMB masih tercapai 30.28 persen. Dari target Rp 610 juta baru Rp 184,7 juta yang tercapai.

Camat Tanjungmorawa Edy Yusuf belum dapat diawancarai terkait kinerja instansinya masih begitu rendah dari sisi realisasi penerimaan PAD. Meski kawasan kecamatannya masuk daerah strategis namun untuk retribusi parkir tepi jalan yang baru tercapai 26.99 persen. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi namun tidak bersedia diangkat. Pesan singkat hanya dibaca tanpa dibalas.

Selain Tanjungmorawa, Kecamatan yang kinerjanya buruk namun masuk kategori besar adalah Kecamatan Percut Seituan karena baru tercapai 49,77 persen, Lubukpakam 38,28 persen, Beringin 36,83 persen dan Patumbak 35,40 persen. Untuk Kecamatan Galang dan Pancurbatu berhasil memberikan kontribusi yang baik karena sudah diatas 80 persen dari target.

Atas kondisi ini, Anggota DPRD Deliserdang, Misnan Al Jawi pun menyarankan agar Bupati Ashari Tambunan dapat mengganti pejabat-pejabat yang memang dianggapnya tidak serius untuk mencapai target PAD. Untuk apa katanya, dipertahankan kalau memang tidak bisa meningkatkan PAD. Sebab dalam hal ini APBD tidak mungkin bisa naik kalau PAD itu tidak mencapai target.

"Kalau enggak serius pejabatnya Bupati harus mengganti orangnya lah. Ngapain payah-payah, masih banyak yang berpotensi SDM nya PNS ini. PNS yang mau menggali PAD itu masih banyak,"kata Misnan.

Ketua Fraksi PPP ini menyebut Deliserdang sebenarnya potensinya luar biasa. Seperti Kecamatan Percut Seituan yang merupakan wilayah tempat tinggalnya, begitu banyak sebenarnya potensi. Ia berpendapat untuk retribusi parkir satu bulan saja katanya bisa mencapai Rp1 milyar untuk Kecamatan itu.

"Sayakan tinggal di Percut Seituan, di komplek Cemara Asri disitu banyak restoran, perusahaan. Di simpang pasar Tembung ada juga swalayan, itu semua kan dikutip parkir tetapi kita tidak tahu dimana retribusi itu disetor. Kenapa target tidak tercapai, itu baru dari parkir,"kata Misnan.

Belum lagi dari pajak restoran, lanjut Misnan, di komplek Cemara Asri hampir semua restoran-restoran kelas kakap. Disebut tempat kuliner-kuliner yang memang wajib bayar pajak tapi kenyataannya tidak membayar pajak. Terkait hal ini ia pun mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi.

"Ada apa ini? Kita kan sering turun ke sana (Cemara Asri) rupanya ada restoran yang bayar (pajak), ada yang tidak. Itukan tugas pengelola pajak untuk mendongkrak itu (PAD). Kita duga ada petugas yang bermain ini, misalnya pajak restoran, yang harusnya satu bulan Rp 30 juta dibayar paling Rp15 juta atau Rp20 juta. Kemana sisanya itu? Tapi diduga sekarang ini itulah yang terjadi. Kita DPRD juga akan bentuk Pansus PAD ini nanti," kata Misnan. 

(dra/tribun-medan.com)