BREAKING NEWS Diundang Hadiri Pelantikan, Camat Galang Ternyata Dicopot dari Jabatan

TRIBUN-MEDAN.com - Bupati Deliserdang mencopot tiga orang camat  di lingkungan Pemkab Deliserdang, Jumat (6/12/2019).

Ketiga orang itu yakni Camat Galang, Ahmad Turmudji, Camat STM Hilir Khairul Saleh, dan Camat Pantai Labu, Irawadi Harahap.

Mereka dipindah menjadi staf.

Bupati telah memilih pengganti ketiganya dan mengangkatnya dalam kegiatan acara pelantikan yang berlangsung di aula Cendana Kantor Bupati sore ini.

Pelantikan dipimpin oleh Wakil Bupati Deliserdang, M Ali Yusuf Siregar dan diikuti oleh sekitar 90 orang.

Untuk pejabat eselon III ada 49 orang sementara untuk eselon IV ada 41 orang.

Sebagai pengganti ketiga Camat tersebut Bupati telah mempercayakannya Camat Batang Kuis, Marzuki sebagai Camat Galang. Sementara itu posisinya diisi oleh Avro Wibowo yang sebelumnya adalah Sekretaris Camat Kutalimbaru.

Untuk di Kecamatan STM Hilir osisi Camat dipercayakan kepada Hesron yang sebelumnya adalah Camat Gunung Meriah.

Sementara posisi di Gunung Meriah diduduki oleh Hendra Siregar yang sebelumnya merupakan Sekcam Bangun Purba.

Untuk Camat Pantai Labu dipercayakan kepada Fitrian Sukri yang sebelumnya menjabat sebagai Sekcam Lubukpakam.

Satu diantara tiga camat yang dicopot dari jabatannya hadir memenuhi undangan untuk kegiatan pelantikan dan pengambilan sumpah ini.

Saat itu Ahmad Turmuzi menyebut sebenarnya dirinya tidak mengetahui kalau ia akan dicopot.

Karena ada mendapatkan undangan dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) ia pun wajib untuk memenuhi undangan.

"Ada undangan ya harus hadirlah saya. Kalau seperti ini (dicopot) ya enggak masalah," kata Ahmad Turmudji.

Ahmad Turmuzi menjabat Camat Galang selama sembilan bulan.

Sebelum menjadi Camat Galang, ia pernah menjabat sebagai Camat Beringin selama dua tahun.

Saat memberikan bimbingan dan arahan, Yusuf Siregar sempat memuji ketegaran Ahmad Turmuji.

Ia pun sempat meminta agar orang-orang yang ada di dalam gedung memberikan tepuk tangan kepadanya karena berani hadir.

"Kepada Bapak Turmuji kami mengucapkan terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya selama ini. Yakinlah kalau bapak berbuat baik pasti hasilnya juga akan baik," kata Yusuf Siregar.

Perombakan formasi camat di Deliserdang telah berhembus sejak Kamis (5/12/2019).

Sejumlah camat dan sekcam tampak menghadap dan berkumpul di Ruang Asisten III, Dedi Maswardi, kemarin.

Mulai dari Camat Lubukpakam Kurnia Boloni Sinaga, Camat Galang Ahmad Turmudi, Camat Biru-Biru Wahyu Rismiayana, Camat Beringin Ayub Matondang, Camat Namorambe Muhammad Arsul, Camat STM Hilir Khairul Saleh, Camat Labuhandeli Safii Sihombing, Camat Pagar Merbau Suparjo dan Camat Pancurbatu David Efrata Tarigan.

Selain akan dirotasi tempat tugasnya, disebut-sebut diantara mereka akan ada yang menjabat di lingkungan Dinas dan Sekretariat.

Sementara itu sosok Sekcam yang tampak hadir bersama mereka adalah Sekcam Lubukpakam Sukri dan Sekcam Bangun Purba Hendra Siregar. Ketika disinggung soal adanya rencana pelantikan keduanya hanya berkomentar singkat.

Informasi lain yang didapat beberapa Camat terpaksa harus dirotasi ataupun digeser dari posisinya lantaran beberapa diantaranya berkinerja buruk.

Beberapa camat dianggap gagal memenuhi target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Realisasi PAD Rendah

Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Deliserdang menjelang akhir tahun 2019 masih rendah.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) banyak yang belum mencapai target. Selain itu beberapa Kecamatan bahkan realisasi penerimaan retribusi daerah sampai 31 Oktober 2019 masih ada yang di bawah 50 persen.

Artinya kinerja Pemerintah Kecamatan untuk peningkatan penerimaan PAD dapat nilai merah. Sesuai tolak ukur dibawah capaian target 67 persen masuk merah, di bawah 80 persen kuning dan di atas 80 persen hijau.

Dari data yang dihimpun di Badan Pendapatan Asli Daerah (Bapenda) Deliserdang, Kecamatan Tanjung Morawa menjadi salah satu Kecamatan yang kinerjanya buruk. Untuk realisasi retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum dan retribusi IMB masih tercapai 30.28 persen. Dari target Rp 610 juta baru Rp 184,7 juta yang tercapai.

Camat Tanjungmorawa Edy Yusuf belum dapat diawancarai terkait kinerja instansinya masih begitu rendah dari sisi realisasi penerimaan PAD. Meski kawasan kecamatannya masuk daerah strategis namun untuk retribusi parkir tepi jalan yang baru tercapai 26.99 persen. Berulang kali nomor ponselnya dihubungi namun tidak bersedia diangkat. Pesan singkat hanya dibaca tanpa dibalas.

Selain Tanjungmorawa, Kecamatan yang kinerjanya buruk namun masuk kategori besar adalah Kecamatan Percut Seituan karena baru tercapai 49,77 persen, Lubukpakam 38,28 persen, Beringin 36,83 persen dan Patumbak 35,40 persen. Untuk Kecamatan Galang dan Pancurbatu berhasil memberikan kontribusi yang baik karena sudah diatas 80 persen dari target.

Atas kondisi ini, Anggota DPRD Deliserdang, Misnan Al Jawi pun menyarankan agar Bupati Ashari Tambunan dapat mengganti pejabat-pejabat yang memang dianggapnya tidak serius untuk mencapai target PAD. Untuk apa katanya, dipertahankan kalau memang tidak bisa meningkatkan PAD. Sebab dalam hal ini APBD tidak mungkin bisa naik kalau PAD itu tidak mencapai target.

"Kalau enggak serius pejabatnya Bupati harus mengganti orangnya lah. Ngapain payah-payah, masih banyak yang berpotensi SDM nya PNS ini. PNS yang mau menggali PAD itu masih banyak,"kata Misnan.

Ketua Fraksi PPP ini menyebut Deliserdang sebenarnya potensinya luar biasa. Seperti Kecamatan Percut Seituan yang merupakan wilayah tempat tinggalnya, begitu banyak sebenarnya potensi. Ia berpendapat untuk retribusi parkir satu bulan saja katanya bisa mencapai Rp1 milyar untuk Kecamatan itu.

"Sayakan tinggal di Percut Seituan, di komplek Cemara Asri disitu banyak restoran, perusahaan. Di simpang pasar Tembung ada juga swalayan, itu semua kan dikutip parkir tetapi kita tidak tahu dimana retribusi itu disetor. Kenapa target tidak tercapai, itu baru dari parkir,"kata Misnan.

Belum lagi dari pajak restoran, lanjut Misnan, di komplek Cemara Asri hampir semua restoran-restoran kelas kakap. Disebut tempat kuliner-kuliner yang memang wajib bayar pajak tapi kenyataannya tidak membayar pajak. Terkait hal ini ia pun mempertanyakan mengapa hal itu bisa terjadi.

"Ada apa ini? Kita kan sering turun ke sana (Cemara Asri) rupanya ada restoran yang bayar (pajak), ada yang tidak. Itukan tugas pengelola pajak untuk mendongkrak itu (PAD). Kita duga ada petugas yang bermain ini, misalnya pajak restoran, yang harusnya satu bulan Rp 30 juta dibayar paling Rp15 juta atau Rp20 juta. Kemana sisanya itu? Tapi diduga sekarang ini itulah yang terjadi. Kita DPRD juga akan bentuk Pansus PAD ini nanti," kata Misnan. 

(dra/tribun-medan.com)