Mau Dapat Kartu Pra Kerja Bersaldo Rp 7,6 Juta? Ini Syaratnya, Menko PMK Sebut Dibagikan Maret 2020

"Kami buat sistem untuk memberikan allowance, dan kami semua lagi bekerja keras menyusun atau mendesain kartu pra kerja," paparnya.

Nantinya, pemegang kartu ini dapat bantuan pelatihan vokasi dalam meningkatkan kemampuan sebelum terjun ke dunia kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu pra pekerja menjadi salah satu program yang akan dilaunching tahun depan, selain undang-undang Omnibus Law.

Pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk program ini, agar tenaga kerja Indonesia mendapatkan pelatihan dan dapat meningkatkan kemampuan diri.

"Kita akan memberikan retraining, reskilling, upskilling kepada tenaga kerja, dan ini masih dalam proses," ujarnya di Kompas100 CEO Forum, di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

• BREAKING NEWS: Lapas Wanita Medan Terbakar, Warga Binaan Dievakuasi Keluar

Airlangga Hartarto memaparkan, kartu pra kerja juga dapat digunakan untuk para pekerja di luar negeri.

"Ini bukan hanya untuk yang di Indonesia, tapi juga migran kita yang ada di luar negeri. Kalau kita upskill dengan pendidikan, program ini diharapkan nanti ke dalam negeri skill-nya akan meningkat," jelasnya.

Di dalam negeri sendiri, pemerintah akan menyiapkan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tambahan, dengan kompetensi yang diminta.

Siapa pun bisa mendaftar diri pada program ini, sesuai mekanisme partner yang tersertifikasi dalam program ini.

"Trainingnya dibayar oleh pemerintah. Jadi pelatihannya dilakukan oleh pemerintah. Sesudah lulus, silakan diterima," terang Airlangga. (*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul "Kartu Pra Kerja Berisi Saldo Rp 7,6 Juta Dibagikan Maret 2020, Ini Syarat Untuk Mendapatkannya" dan Wartakotalive dengan judul Tujuh Staf Khusus Presiden Milenial Rancang Kartu Pra Kerja, Anggaran Rp 10 Triliun Disiapkan