Mau Dapat Kartu Pra Kerja Bersaldo Rp 7,6 Juta? Ini Syaratnya, Menko PMK Sebut Dibagikan Maret 2020

Mau Dapat Kartu Pra Kerja Bersaldo Rp 7,6 Juta? Ini Syaratnya, Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Dibagikan Maret 2020

TRIBUN-MEDAN.com - Kartu Pra Kerja yang digulirkan Presiden RI Joko Widodo segera dibagikan kepada masyarakat pada Maret 2020 mendatang.

Isi saldo kartu Pra Kerja ini berkisar Rp 3,6 juta sampai Rp 7,6 juta. Nantinya Kartu Pra Kerja dicetak secara digital.

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK RI Muhadjir Effendy mengungkapkan cara mendapat Kartu Pra Kerja dan syarat yang harus dipenuhi calon penerima.

Ia menjelaskan Kartu Pra Kerja akan diberikan kepada para pengantin baru yang masuk kategori miskin.

Pemberian ini nantinya masuk dalam program sertifikasi nikah.

“Kemarin waktu rapat terbatas sudah diputuskan oleh pak Presiden bahwa nanti yang mengkoordinasi adalah pak Menko Perekonomian, Airlangga Hartato,” kata Muhadjir Effendy ketika ditemui di Universitas Muhammadiyah Malang, Sabtu (30/11/2019).

Setelah calon pengantin menyelesaikan bimbingan nikah selama tiga bulan, mereka yang tidak mempunyai sumber penghasilan diperkenankan mengikuti pelatihan lanjutan alias pra kerja.

“Jadi Kartu Pra Kerja ini bukan kartu yang dibagikan kepada para penganguran. Uang (yang ada di dalam kartu) itu digunakan untuk membiayai program pelatihan yang diambil oleh para pencari kerja atau yang terkena PHK dan ingin mendapatkan pekerjaan baru,” kata Menko PMK.

• Heboh Atlet Dipulangkan karena Tak Perawan, Hotman Paris Sebut-sebut Masa Lalu Nadiem Makarim

• BREAKING NEWS: Perampok Gondol Emas 1.760 Gram di Batubara, Pemilik Toko Perhiasan Ditembak

• LAGI, Laka Maut di Tol Cipali Renggut 6 Nyawa, Dua Anak Meninggal, Avanza Hantam Belakang Truk

Selain pelatihan pra kerja, pengantin baru yang memilih membuka usaha sendiri ketimbang bekerja juga dimudahkan untuk memperoleh kredit usaha rakyat (KUR).

Proses pemberian KUR ini, akan terhubung dengan Kementerian Koperasi dan UMKM.

“Jadi nanti untuk mereka yang bergerak di dunia usaha, dalam rancangannya itu diarahkan agar yang bersangkutan bisa mendapatkan akses KUR. Karena itu hal ini juga melibatkan Kementerian Koperasi dan UMKM,” ujarnya.

Muhadjir Effendy menyebut pemberian Kartu Pra Kerja kepada para pengantin baru ini akan direalisasikan Maret 2020.

Hingga kini katanya, rancangan perihal Kartu Pra Kerja sedang digodok.

“Kalau permintaan pak Presiden, Maret ini sudah bisa dilaksanakan,” ujarnya.

Habiskan Rp 10 Triliun

Untuk mendukung program kartu Pra Kerja ini, pemerintah berencana mengeluarkan dana hingga Rp 10 triliun.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (20/11/2019), menjelaskan, biaya tersebut termasuk untuk pelatihan dengan perkiraan biaya sebesar Rp 3 juta-Rp 7 juta per orang.

Kemudian, dana tersebut juga dialokasikan untuk membiayai sertifikasi dengan estimasi biaya tertinggi Rp 900.000.

Kemudian, insentif pasca-pelatihan sebesar Rp 500.000, dan terakhir biaya pengisian survei yang dilakukan tiga kali dan diberikan insentif sebesar Rp 50.000.

"Sehingga total manfaat per peserta Rp 3,650 juta hingga Rp 7,650 juta," kata Ida.

Total anggaran sekitar Rp 10 triliun tersebut nantinya akan diperuntukkan 2 juta peserta.

Saat ini payung hukum soal Kartu Pra Kerja ini masih dalam proses finalisasi dan semua di bawah kordinasi Kementerian Koordinator Perekonomian.

"Prosesnya di mana? Saya kira prosesnya sekarang sedang disiapkan landasan hukum perpresnya, draf perpres sedang disusun kelembagaan yang dikoordinasikan Menko Perekonomian," ucap Ida.

Nantinya Kemenaker akan menyediakan sistem informasi keternagakerjaan terpadu yang siap terintegrasi dengan program kartu Pra Kerja digital maupun reguler.

• Kisah Pilu Anak Diperkosa Ayah Tiri dan Disaksikan Ibu Kandung, Mengeluh Sakit tapi Tak Digubris

• Penjelasan Prilly Latuconsina Disebut Orang Ketiga di Balik Asmara Endy Arfian dan Safira Crespin

Desain Staf Khusus Milenial

Sementara itu, Presiden Jokowi juga memberikan tugas kepada tujuh staf khususnya dari kalangan milenial, untuk mendesain kartu pra kerja.

Staf Khusus Presiden Gracia Billy Mambrasar mengatakan, setelah Jokowi mengenalkan tujuh staf khususnya, hari berikutnya langsung menggelar rapat penyusunan sistem inovasi kartu pra kerja.

"Jadi Presiden menitipkan kami untuk mendesain inovasi dari kartu pra kerja," kata Billy saat dihubungi di Jakarta, Sabtu (30/11/2019).

Menurutnya, kartu pra kerja ini nantinya untuk memberikan insentif ke anak-anak sekolah maupun mahasiswa yang baru lulus ingin bekerja.

"Kami buat sistem untuk memberikan allowance, dan kami semua lagi bekerja keras menyusun atau mendesain kartu pra kerja," paparnya.

Nantinya, pemegang kartu ini dapat bantuan pelatihan vokasi dalam meningkatkan kemampuan sebelum terjun ke dunia kerja.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, kartu pra pekerja menjadi salah satu program yang akan dilaunching tahun depan, selain undang-undang Omnibus Law.

Pemerintah sudah menyiapkan dana sebesar Rp 10 triliun untuk program ini, agar tenaga kerja Indonesia mendapatkan pelatihan dan dapat meningkatkan kemampuan diri.

"Kita akan memberikan retraining, reskilling, upskilling kepada tenaga kerja, dan ini masih dalam proses," ujarnya di Kompas100 CEO Forum, di Hotel Ritz-Carlton, Mega Kuningan, Jakarta, Kamis (28/11/2019).

• BREAKING NEWS: Lapas Wanita Medan Terbakar, Warga Binaan Dievakuasi Keluar

Airlangga Hartarto memaparkan, kartu pra kerja juga dapat digunakan untuk para pekerja di luar negeri.

"Ini bukan hanya untuk yang di Indonesia, tapi juga migran kita yang ada di luar negeri. Kalau kita upskill dengan pendidikan, program ini diharapkan nanti ke dalam negeri skill-nya akan meningkat," jelasnya.

Di dalam negeri sendiri, pemerintah akan menyiapkan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja tambahan, dengan kompetensi yang diminta.

Siapa pun bisa mendaftar diri pada program ini, sesuai mekanisme partner yang tersertifikasi dalam program ini.

"Trainingnya dibayar oleh pemerintah. Jadi pelatihannya dilakukan oleh pemerintah. Sesudah lulus, silakan diterima," terang Airlangga. (*)

Artikel ini telah tayang di surya.co.id dengan judul "Kartu Pra Kerja Berisi Saldo Rp 7,6 Juta Dibagikan Maret 2020, Ini Syarat Untuk Mendapatkannya" dan Wartakotalive dengan judul Tujuh Staf Khusus Presiden Milenial Rancang Kartu Pra Kerja, Anggaran Rp 10 Triliun Disiapkan