Gubernur Anies Baswedan Salahkan Warisan Ahok saat Viralnya Pembahasan APBD DKI Tahun 2020

lihat foto

Grafis Tribunnews

ANIES Baswedan Terapkan Kebijakan Ahok yang Pernah Dikritik, Ini Alasan yang Diurai Gubernur Jakarta. Basuki Tjahaja Purnama (BPT) alias Ahok dan Anies Baswedan. (Grafis Tribunnews) 

Hingga kini, Anies berupaya untuk memperbaiki sistem tersebut agar tidak terulang kepada gubernur selanjutnya.

Dengan demikian, proses penganggaran bisa berjalan dengan baik dan akuntabel tanpa menimbulkan polemik.

“PR (pekerjaan rumah) ini, karena saya menerima warisan sistem ini dan saya tidak ingin meninggalkan sistem ini untuk gubernur berikutnya. Tujuannya agar gubernur berikutnya tidak menemukan masalah yang sama dengan yang saya alami,” jelasnya.

Sistem e-budgeting direncanakan oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo pada 2013 lalu melalui Peraturan Gubernur Nomor 145 tahun 2013. Sistem tersebut kemudian dijalankan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok saat menjabat gubernur pada 2015 lalu.

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive dengan judul Anies Baswedan Menilai Kesalahan Sistem e-Budgeting Warisan Gubernur Ahok karena Tidak Smart System,

Sorotan untuk Pemprov DKI Suplai 2 Kaleng Lem Aibon per Murid Setiap Bulannya, untuk Apa? Hingga Biaya Rp 5 Miliar kepada lima influencer luar negeri yang memiliki pengikut (followers) media sosial terbanyak dengan masing-masing bayaran per orangnya sebesar Rp 1 miliar.

Sebelumnya viral di media sosial soal pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta Tahun 2020 tengah berproses di DPRD DKI Jakarta.

Pembahasan ini menjadi sorotan dari warga Jakarta, dan juga para anggota DPRD terutama partai-partai yang oposisi terhadap Gubernur Anies Baswedan.

Dampak dari banyaknya sorotan terhadap APBD DKI Jakarta Tahun 2020 ini adalah adanya perintah dari  Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada anak buahnya di semua satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk menyisir ulang rancangan APBD DKI 2020.

Tujuannya agar tidak ada anggaran ganda.

"Tadi itu lebih pada perintah untuk menyisir ulang semua anggaran agar tidak muncul, satu, duplikasi," ujar Anies usai memberi pengarahan dalam rangka pembahasan rancangan anggaran 2020 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Anies mencontohkan, anggaran untuk memenuhi kebutuhan teknologi sudah disiapkan di unit Jakarta Smart City.

Dia tidak mau ada dinas-dinas mengalokasikan anggaran serupa sehingga dobel anggaran.

"Yang kedua, alat-alat yang belum habis, jangan belanja lagi. Kalau alat habis pakai memang harus belanja, tapi harus dicek statusnya seperti apa," kata dia.

Contohnya, kata Anies, SKPD menganggarkan pembelian tinta pada 2020 karena anggaran tersebut juga dialokasikan pada 2019.