Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM? Yusril Minta Maaf, Ungkap Persoalan 5 Tahun Pemerintah

Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM? Yusril Minta Maaf, Ungkap Persoalan 5 Tahun Pemerintah

TRIBU N-MEDAN.com - Yusril Ihza Mahendra Menteri Hukum dan HAM? Yusril Minta Maaf, Ungkap Persoalan 5 Tahun Pemerintah.

//

Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusril Ihza Mahendra enggan menanggapi kemungkinan namanya masuk dalam jajaran menteri di Kabinet Kerja jilid kedua.

Baca: Debat Panas Rocky Gerung dengan Politisi Gerindra Minta Jatah 3 Menteri ke Jokowi,Gak Malu, Videonya

Baca: Kronologi & Penyebab Mobil Lamborghini Aventador Raffi Ahmad Terbakar, Foto-foto dan Kata Polisi

Hal itu disampaikan Yusril menanggapi masuknya nama dia dalam daftar calon Menteri Hukum dan HAM di kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Lebih baik enggak usah dijawab ya. Minta maaf saya," ujar Yusril saat dihubungi, Sabtu (18/10/2019).

Nama Yusril sempat dalam dokumen hoaks berisikan nama-nama menteri Jokowi di kabinet periode kedua.

Dalam draf tersebut, Yusril didapuk sebagai Menteri Hukum dan HAM.

Baca: Viral Video Detik-detik Mobil Lamborghini Raffi Ahmad Terbakar, Kronologi dan Penjelasan Polisi

Baca: Link Live Streaming Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hari Ini, Susunan Lengkap Acara

Dalam wawancara khusus bersama Kompas.com di kantornya, Jumat (12/7/2019), Yusril mengakui banyak pihak yang berspekulasi ia akan masuk ke dalam kabinet.

Namun, hingga saat ini ia dan Presiden Jokowi belum pernah membicarakan secara spesifik tentang posisinya di kabinet Jokowi-Ma'ruf.

Meski demikian, ia tak akan menolak bila ditawari menjadi menteri.

"Saya sendiri enggak mengajukan apa-apa. Cuma saya pikir kalau misalkan diminta, mungkin saya tidak menolak. Karena saya melihat banyak sekali masalah yang harus ditangani," tutur Yusril.

Baca: Kasus Munir Sejarah SBY, Kini Kasus Novel Baswedan Beban Era Jokowi, Pelaku tak Terungkap

Ia menilai banyak persoalan yang harus diselesaikan pada lima tahun ke depan di pemerintahan Jokowi, terutama di bidang hukum.

Ia mengungkapkan, sejatinya ia juga pernah diminta oleh Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di periode kedua untuk masuk ke kabinet.

Namun, Yusril menolak.