Fakta-fakta Papua Terkini, Sindiran Fadli Zon soal Jokowi Pakai Trail hingga Aksi Ditunggangi KKB

Wakil Ketua DPR RIFadli Zon menilai, ada yang salah dengan strategi pendekatan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua.

Editor: AbdiTumanggor
Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR
Jalan Trans Papua 

"Iya sudah perintah Pak Wali Kota (sekolah diliburkan), tapi belum tahu berapa lama," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fahrudin Pasolo, ketika dihubungi, Senin.

Fahrduin mengatakan, kini situasi keamanan memang sudah berangsur kondusif. Namun, ada beberapa pertimbangan lain yang membuat Pemkot Jayapura masih memilih untuk meliburkan sekolah.

4. Empat WN Australia dideportasi

Empat orang warga negara Austalia dideportasi oleh pihak imigrasi. Rencananya, proses deportasi akan dilakukan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

(Plt) Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat jenderal imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ujo Sujoto mengatakan, deportasi terhadap 4 WN Australia tersebut dilakukan karena terlibat unjuk rasa di Kota Sorong beberapa waktu lalu dengan agenda menuntut kemerdekaan Papua.

"Empat warga negara Australia yang diduga turut serta dalam aksi unjuk rasa OAP yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Papua di depan kantor Walikota Sorong," katanya melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (2/9/2019) siang.

5. Sejumlah infrstruktur kelistrikan mengalami kerusakan

Asisten Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Septian Pujiyanto mengatakan, pasca-perusakan dan pembakaran yang terjadi di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus lalu juga menyebabkan sejumlah infrstruktur kelistrikan mengalami kerusakan.

"Beberapa infrastruktur PLN mengalami kerusakan di beberapa titik, paling parah di daerah Pelabuhan, Argapura dan Entrop. Estimasi kerugian 1,9 miliar, belum termasuk hilangnya KWh," ujarnya di Jayapura, Senin (2/09/2019).

Dijelaskannya, kerugian terjadi karena kerusakan mencakup travo, jaringan tegangan menengah 20 KV, jaringan tegangan rendah, sambungan kabel rumah dan meteran di rumah warga yang mengalami kebakaran.

Akibat perusakan itu, PLN sempat melakukan pemadaman untuk mengantisipasi dampak kerusakan tidak meluas.

"Kini jaringan sudah 100 persen pulih, hari H ada pemadaman karena keadaan darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih luas," terangnya.

6. Polisi tetapkan 62 tersangka

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri telah menetapkan 62 tersangka terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Rinciannya, di Papua ada 38 tersangka. Dari jumlah itu, sebanyak 28 tersangka kerusuhan di Jayapura, dan 10 di Timika.

"Untuk saat ini dari hasil pemeriksaan yang kemarin informasi 30 (tersangka), sekarang 28 yang sudah ditetapkan (tersangka), yang di Jayapura. Kemudian di Timika 10," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Menteri PUPR Tinjau Data Kerusakan Bangunan

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Selasa (3/9/2019), mengunjungiJayapura, Papua, untuk mendata jumlah kerusakan akibat kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2019.

"Kami ke sini ditugasi presiden untuk segera membersihkan dan segera memperbaiki kantor-kantor pemerintahan, dan membantu masyarakat," ujar Basuki, saat berada di Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura, yang hangus terbakar.

Basuki mengaku, telah berkordinasi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan dipastikan untuk masyarakat yang terkena dampak akan ditangani oleh BNPB.

Namun, pemerintah kini tengah menyiapkan landasan hukum untuk menangani hal tersebut.

"Butuh Perpres untuk penanganannya sehingga besok kami akan laporkan, karena besok ada Ratas, tapi untuk kantor-kantor pemerintahan saya sudah bisa perintahkan untuk segera dibersihkan, minggu ini semua sudah harus bersih," tutur dia.

Menurut Basuki, ada 10 kantor pemerintahan yang akan diperbaiki segera, seperti Kantor Telkomsel, Bea Cukai, Kantor Gubernur Papua, KPU Papua, Komnas HAM, dan lainnya.

Untuk anggaran, Basuki menyebut seluruhnya akan berasal dari APBN dan estimasinya telah dihitung oleh Kementerian PUPR.

"PU sudah memperkirakan dari 10 kantor pemerintahan kira-kira dibutuhkan sekitar Rp 100 miliar, itu dari APBN," sebut dua.

Sebelumnya, aksi anarkistis di Kota Jayapura dilakukan oleh massa.

Pembakaran dan perusakan terjadi dan mengakibatkan kerugian dari sisi pemerintah dan juga masyarakat.

Setidaknya, ada beberapa kantor pemerintahan yang terbakar, seperti Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura, KPU Papua, dan Grapari Telkomsel Jalan Koti.

Selain itu, ada beberapa kantor yang dirusak, seperti Kantor BBMKG Wilayah V Jayapura, Kantor Gubernur Papua, Komnas HAM Papua, LKBN Biro Antara Papua, Dinas Kominfo Papua, dan lainnya.

Baca: Dua Jenderal TNI Asli Putra Papua Diangkat Jadi Pangdam Cenderawasih dan Pangdam Kasuari

Baca: Kemenkominfo Temukan 555.000 URL Digunakan untuk Menyebar Hoax, Hasutan dan Adu Domba soal Papua

Tautan Asal Kompas.com: Polri Tetapkan 62 Tersangka Terkait Rusuh di Papua dan Papua Barat dan Fadli Zon: Jokowi Naik Motor Trail ke Papua tetapi Tidak Didengarkan Rakyat, Ini Ada yang Salah dan Baca juga: Gubernur Papua Curiga Kelompok Separatis Dalangi Kerusuhan Jayapura dan 6 Fakta Terbaru Pasca-kerusuhan di Jayapura, Polisi Tetapkan 62 Tersangka hingga 4 WN Australia Dideportasi

Sumber: KOMPAS.com (Devina Halim, Dhias Suwandi, Robinson Gamar)

Sumber: Kompas.com
Halaman 4/4
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved