Fakta-fakta Papua Terkini, Sindiran Fadli Zon soal Jokowi Pakai Trail hingga Aksi Ditunggangi KKB

TRIBUN-MEDAN.com - Pasca-kerusuhan yang terjadi di Kota Jayapura, Papua, pada Kamis 29 Agustus 2019 lalu sudah mulai kondusif. Aktivitas perkantoran pun mulai berjalan.

Namun, ada beberapa sekolah di Jayapura masih diliburkan pasca-kerusuhan yang terjadi.

Ada juga sebagian korban kerusuhan di Kota Jayapura, Papua, hingga Senin (2/9/2019) masih mengungsi di Instalasi Militer Lantamal X Jayapura di Hamadi.

Tak hanya itu, pasca perusakan dan pembakaran yang terjadi di Kota Jayapura, Papua, juga menyebabkan sejumlah infrstruktur kelistrikan mengalami kerusakan.

Selain itu, empat orang warga negara Austalia dideportasi oleh pihak imigrasi, proses deportasi akan dilakukan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

Deportasi terhadap 4 WN Australia tersebut dilakukan karena terlibat unjuk rasa di Kota Sorong beberapa waktu lalu dengan agenda menuntut kemerdekaan Papua.

Sementara itu, pasca-kerusuhan di Papua dan Papua Barat polisi menetapkan 62 tersangka dalam kerusahan tersebut.

Tanggapan Fadli Zon

Wakil Ketua DPR RIFadli Zon menilai, ada yang salah dengan strategi pendekatan Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat Papua.

Buktinya, meskipun Jokowi sudah melakukan pembangunan besar-besaran di sana, rakyat Papua masih tidak puas.

Pernyataan Fadli ini merespons kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Papua beberapa waktu belakangan.

"Ada yang salah dong dari strategi pendekatan kita terhadap Papua. Jadi ada pembangunan di sana, pembangunan infrastruktur, bahkan presiden pakai (motor) trail di sana, tetapi kok rakyat Papua enggak mau dengarkan presiden? Berarti ada yang salah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Supaya kerusuhan tidak berlarut-larut, Fadli meminta Jokowi segera mendatangi Papua.

Fadli bahkan menyarankan Jokowi untuk berkantor sementara di Papua, supaya tensi kerusuhan mereda.

"Saya minta Pak Jokowi segeralah datang ke sana, berkantor juga di sana," kata dia.

Fadli mendengar kabar bahwa Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bakal berkantor selama sepekan di Papua.

Menurut dia, gestur semacam itu sangat baik untuk menyikapi kondisi Papua saat ini. "Kalau bisa presiden," kata Fadli.

Pemerintah terus berupaya menstabilkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Upaya itu dilakukan setelah tensi di Bumi Cenderawasih sempat memanas setelah insiden rasisme serta diskriminasi terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Kerusuhan terjadi di sejumlah kota, antara lain Manokwari, Fakfak, Sorong, Timika, dan Jayapura. 

Baca: Jokowi 12 Kali Kunjungi Papua, 6 Pedekatan yang Diharapkan Berbeda dengan Pelaksanaan di Lapangan

Berikut ini fakta terbaru pasca-kerusuhan yang terjadi di jayapura:

1. Selesaikan kasus ujaran rasisme dan Aksi Ditunggangi Separatis

Gubernur Papua Lukas Enembe mengeluarkan enam poin imbauan menyikapi kondisi yang terjadi di Papua beberapa waktu lalu.

Pada poin pertama ia mengimbau pemerintah segera menyelasaikan kasus hukum ujaran rasisme yang diterima mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Kemudian, Lukas mengimbau agar aparat keamanan yang melakukan pengamanan kepada masyarakat yang tengah menyampaikan pendapat dilakukan dengan cara persuasif dan menghindari aksi kekerasan.

"Mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua untuk menjaga ketertiban selama menyampaikan pendapat. Tidak melakukan perusakan fasilitas umum, kantor-kantor pemerintah dan bangunan-bangunan milik masyarakat," ujar Lukas, seperti dikutip dari surat edaran imbauan, Minggu (1/9/2019).

Gubernur PapuaLukas Enembe juga menyesalkan aksi protes tindak rasisme di Kota Jayapura pada 29 Agustus berakhir dengan aksi anarkistis.

Ia memandang aksi tersebut tidak lagi dimotori pihak yang sana dengan aksi sebelumnya pada 19 Agustus yang berlangsung tertib dan aman.

"Kelompok (separatis) ini kan masih ada, yang pegang senjata di hutan dan yang minta Papua merdeka di sini, mereka ini memboncengi demo kemarin itu," ujarnya di Jayapura, Selasa (3/09/2019).

Karenanya, Lukas menegaskan untuk mengembalikan situasi damai di Papua, tidak perlu lagi aksi turun ke jalan.

Terlebih aspirasi yang disampaikan para pendemo pada 19 Agustus sudah diserahkan kepada Presiden Joko Widodo.

"Anarkis begini tidak bisa. Tidak ada lagi yang demo-demo. Aspirasi sudah pemerintah tangani, tidak ada lagi demo-demo," tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, pada 29 Agustus 2019, massa menggelar demo menyikapi dugaan tindakan rasial terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Massa membakar ruko, perkantoran dan gedung pemerintah.

Selain itu, massa membakar kendaraan roda dua dan roda empat, serta melakukan perusakan.

Kondisi itu membuat aktivitas di Kota Jayapura lumpuh total.

2. Kantor Gubernur Papua dijarah, gedung KPU dibakar

Kantor Gubernur Papua yang menjadi tujuan akhir para peserta aksi di Kota Jayapura, tidak luput dari aksi perusakan dan penjarahan.

Bahkan Kantor KPU Papua yang berada satu kompleks di Kantor Gubernur Papua, hangus dibakar massa.

"Kondisi kantor ada beberapa bagian yang menjadi dampak dari kejadian kemarin, ada beberapa dibongkar, tetapi semua sudah kita laporkan ke gubernur, wagub dan sekda. Beberapa (OPD) sudah mulai melakukan pembersihan," ujar Asisten II Sekda Papua Muhammad Musa'ad, di Jayapura, Senin (2/9/2019).

Selain menjarah, massa membakar Kantor KPU Papua yang terletak di bagian utara Kantor Gubernur Papua. Kantor Dinas Kominfo Papua yang terletak di sebelahnya pun coba dibakar massa. Namun gagal.

"Kantor tidak berhenti, pelayanan tidak boleh dihentikan. Tidak ada yang namanya perintah menghentikan pelayanan," katanya.

3. Sekolah masih diliburkan

Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fahrudin Pasolo mengatakan, meski situasi di Kota Jayapura, Papua, sudah kondusif dan aktivitas perkantoran mulai berjalan kembali.

Namun, sekolah yang ada di Kota Jayapura masih diliburkan pasca-kerusuhan yang terjadi.

"Iya sudah perintah Pak Wali Kota (sekolah diliburkan), tapi belum tahu berapa lama," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Jayapura Fahrudin Pasolo, ketika dihubungi, Senin.

Fahrduin mengatakan, kini situasi keamanan memang sudah berangsur kondusif. Namun, ada beberapa pertimbangan lain yang membuat Pemkot Jayapura masih memilih untuk meliburkan sekolah.

4. Empat WN Australia dideportasi

Empat orang warga negara Austalia dideportasi oleh pihak imigrasi. Rencananya, proses deportasi akan dilakukan melalui Bandara I Gusti Ngurah Rai, Denpasar, Bali.

(Plt) Kepala Bagian Humas dan Umum Direktorat jenderal imigrasi Kementerian Hukum dan HAM Ujo Sujoto mengatakan, deportasi terhadap 4 WN Australia tersebut dilakukan karena terlibat unjuk rasa di Kota Sorong beberapa waktu lalu dengan agenda menuntut kemerdekaan Papua.

"Empat warga negara Australia yang diduga turut serta dalam aksi unjuk rasa OAP yang bertujuan untuk menuntut kemerdekaan Papua di depan kantor Walikota Sorong," katanya melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (2/9/2019) siang.

5. Sejumlah infrstruktur kelistrikan mengalami kerusakan

Asisten Manager Komunikasi PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat, Septian Pujiyanto mengatakan, pasca-perusakan dan pembakaran yang terjadi di Kota Jayapura, Papua, pada 29 Agustus lalu juga menyebabkan sejumlah infrstruktur kelistrikan mengalami kerusakan.

"Beberapa infrastruktur PLN mengalami kerusakan di beberapa titik, paling parah di daerah Pelabuhan, Argapura dan Entrop. Estimasi kerugian 1,9 miliar, belum termasuk hilangnya KWh," ujarnya di Jayapura, Senin (2/09/2019).

Dijelaskannya, kerugian terjadi karena kerusakan mencakup travo, jaringan tegangan menengah 20 KV, jaringan tegangan rendah, sambungan kabel rumah dan meteran di rumah warga yang mengalami kebakaran.

Akibat perusakan itu, PLN sempat melakukan pemadaman untuk mengantisipasi dampak kerusakan tidak meluas.

"Kini jaringan sudah 100 persen pulih, hari H ada pemadaman karena keadaan darurat untuk menghindari kerusakan yang lebih luas," terangnya.

6. Polisi tetapkan 62 tersangka

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri Brigjen (Pol) Dedi Prasetyo mengungkapkan, Polri telah menetapkan 62 tersangka terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Rinciannya, di Papua ada 38 tersangka. Dari jumlah itu, sebanyak 28 tersangka kerusuhan di Jayapura, dan 10 di Timika.

"Untuk saat ini dari hasil pemeriksaan yang kemarin informasi 30 (tersangka), sekarang 28 yang sudah ditetapkan (tersangka), yang di Jayapura. Kemudian di Timika 10," ungkap Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Senin (2/9/2019).

Menteri PUPR Tinjau Data Kerusakan Bangunan

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Selasa (3/9/2019), mengunjungiJayapura, Papua, untuk mendata jumlah kerusakan akibat kerusuhan yang terjadi pada 29 Agustus 2019.

"Kami ke sini ditugasi presiden untuk segera membersihkan dan segera memperbaiki kantor-kantor pemerintahan, dan membantu masyarakat," ujar Basuki, saat berada di Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura, yang hangus terbakar.

Basuki mengaku, telah berkordinasi dengan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan dipastikan untuk masyarakat yang terkena dampak akan ditangani oleh BNPB.

Namun, pemerintah kini tengah menyiapkan landasan hukum untuk menangani hal tersebut.

"Butuh Perpres untuk penanganannya sehingga besok kami akan laporkan, karena besok ada Ratas, tapi untuk kantor-kantor pemerintahan saya sudah bisa perintahkan untuk segera dibersihkan, minggu ini semua sudah harus bersih," tutur dia.

Menurut Basuki, ada 10 kantor pemerintahan yang akan diperbaiki segera, seperti Kantor Telkomsel, Bea Cukai, Kantor Gubernur Papua, KPU Papua, Komnas HAM, dan lainnya.

Untuk anggaran, Basuki menyebut seluruhnya akan berasal dari APBN dan estimasinya telah dihitung oleh Kementerian PUPR.

"PU sudah memperkirakan dari 10 kantor pemerintahan kira-kira dibutuhkan sekitar Rp 100 miliar, itu dari APBN," sebut dua.

Sebelumnya, aksi anarkistis di Kota Jayapura dilakukan oleh massa.

Pembakaran dan perusakan terjadi dan mengakibatkan kerugian dari sisi pemerintah dan juga masyarakat.

Setidaknya, ada beberapa kantor pemerintahan yang terbakar, seperti Kantor Bea Cukai Pelabuhan Jayapura, KPU Papua, dan Grapari Telkomsel Jalan Koti.

Selain itu, ada beberapa kantor yang dirusak, seperti Kantor BBMKG Wilayah V Jayapura, Kantor Gubernur Papua, Komnas HAM Papua, LKBN Biro Antara Papua, Dinas Kominfo Papua, dan lainnya.

Baca: Dua Jenderal TNI Asli Putra Papua Diangkat Jadi Pangdam Cenderawasih dan Pangdam Kasuari

Baca: Kemenkominfo Temukan 555.000 URL Digunakan untuk Menyebar Hoax, Hasutan dan Adu Domba soal Papua

Tautan Asal Kompas.com: Polri Tetapkan 62 Tersangka Terkait Rusuh di Papua dan Papua Barat dan Fadli Zon: Jokowi Naik Motor Trail ke Papua tetapi Tidak Didengarkan Rakyat, Ini Ada yang Salah dan Baca juga: Gubernur Papua Curiga Kelompok Separatis Dalangi Kerusuhan Jayapura dan 6 Fakta Terbaru Pasca-kerusuhan di Jayapura, Polisi Tetapkan 62 Tersangka hingga 4 WN Australia Dideportasi

Sumber: KOMPAS.com (Devina Halim, Dhias Suwandi, Robinson Gamar)