Anggota DPRD Pukul Meja saat Sidak

Karena itu, setiap kepala dinas harus memberikan sanksi tegas kepada bawahannya yang ketangkap pungli.

"Padahal, kami enggak melakukan pungli dan tidak ada yang melindungi kami sebagai PNS. Kami hanya menjalankan tugas sesuai perda. Kami kerja, kok di tangkap? Selama ini, enggak ada komentar Anggota Dewan Sumut di televisi. Hanya komentar anggota DPR," katanya.

Baca: Jembatan Timbang Tanjungmorawa I dan II Ditutup Sementara

Ia mengungkapkan, setelah ada penggerebekan jembatan timbang Sibolangit, satu pekan lalu, pegawai jembatan timbang jadi waswas bekerja. Karena itu, beberapa unit timbangan tidak beroperasi.

"Saya sudah 30 tahun kerja, jadi kalau tiba-tiba ditangkap polisi bagaimana? Mana mau kami dipecat. Kami waswas, sesudah kejadian itu baru ditutup. Bukan karena rusak. Bapak sudah pahamlah," ujarnya.

Ia menyampaikan, seharusnya setiap UPPKB punya Closed Circuit Television (CCTV). Agar kinerja pegawai terpantau.

"Untuk apa kami kerja? Kalau ditangkap polisi, enggak jumpa anak istri. Kasihan anak dan istri. Bagus kalau ada CCTV, kami siap dapat hukuman bila terbukti secara sah melakukan pungli," katanya.

jembatan timbang di Jalan Ir Juanda, Binjai Timur, tutup, Selasa (25/10/2016).

Sementara itu Sutrisno mengatakan, Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi harus memberi perhatian terkait pemberantasan pungli. Apalagi, Presiden Joko Widodo sudah perintahkan agar pungli diberantas.

"Gubernur harus dukung program pemberantasan pungli, tapi jangan sampai jadi alasan untuk melakukan kriminalisasi. Apalagi, ada rasa takut karena mereka operator di lapangan," ujarnya.

Baca: Diresmikan 1980, Jembatan Timbang Tanjungmorawa I Sering Rusak

Ia mengungkapkan, seluruh petugas jembatan di Tanjungmorawa sepakat adanya pemberantasan pungli.

"Seluruh petugas sepakat pungli harus diberantas, tidak boleh ada perlawanan terhadap perintah Presiden untuk memberantas pungli," katanya.

Ia menuturkan, Dinas Perhubungan Sumatera Utara harus memberi apresiasi agar pegawai dapat bekerja secara bagus. Bahkan, mereka bersedia bila ada CCTV di UPPKB.

"Jadi, mudah-mudahan Presiden Joko Widodo mengimbau seluruh layanan publik yang berpeluang pungli ada CCTV. Agar ada rekaman yang membuktikan, bila mereka melakukan pungli, dan bila tidak melakukan pungli jangan pula di kriminalisasi," ujarnya.

Tes Jembatan Timbang