Breaking News

Opini

Pembangunan Kawasan Wisata Toba yang Berkelanjutan

Kunjungan presiden di beberapa wilayah Sumatera Utara minggu lalu, menunjukkan betapa permerintah menaruh perhatian besar bagi kawasan ini.

risky/tribun-medan.com
Presiden Joko Widodo bersama Ibu Negara Iriana membuka Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba di Balige, Toba Samosir, Minggu (21/8) 

Tokoh-tokoh agama mengintegrasikan objek-objek penting atau situs-situs yang memiliki nilai-nilai religius dari sudut keagaman. Tokoh-tokoh adat dan individu yang berkompeten memasukkan batas-batas penting untuk zona etnis, situs atau objek penting dalam budaya masyarakat. Kegiatan ini mendukung semangat Peraturan Mendagri No.56 Tahun 2014 dalam melibatkan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah.

Untuk itu, beberapa sarana pendukung perlu dibentuk: (1) Forum pemangku kepentingan dan (2) Instrumen yang berbasis teknologi untuk memudahkan proses pengajian konflik dan tumpang tindih kepentingan. Pembentukan forum multi pihak yang anggotanya terdiri dari perwakilan semua pemangku kepentingan menjadi sebuah lembaga penting dan strategis dalam proses pengambilan keputusan.

Semua anggota forum ini diharapkan memiliki kapasitas dan kompetensi di bidangnya. Masing-masing mampu mempromosikan kepentingan yang diwakilinya untuk tujuan bersama serta mendukung prinsip keterbukaan, sehingga keputusan yang akan diambil adalah keputusan bersama.

Untuk memudahkan proses kajian dalam upaya mengintegrasikan semua kepentingan, perlu dibangun instrumen analisis tumpang tindih kepentingan penggunan lahan (landuseoverlapped analysis) yang berbasis data spasial (georeference) online.

Instrumen ini bisa dikatakan sebuah aplikasi Sistem Informasi Geografis yang berfungsi menyajikan dan menganalisis data dan informasi spasial. Karena bersifat online, sistem ini dapat dijangkau oleh semua pemangku kepentingan, apakah mereka yang berada dalam forum pemangku kepentingan maupun yang diluar.

Instrumen ini akan memfasilitasi partisipasi semua elemen masyarakat yang ingin mendorongmasing-masing kepentingannya agar terintegrasi dengan rencana pembangunan. Sehingga seluruh proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara utuh dan transparan.

Bila langkah-langkah ini dilakuan sejak awal, tumpang tindih kepentingan dan potensi konflik yang mungkin terjadi sebagai dampak kebijakan pembangunan kawasan wisata Danau Toba sudah dapat diketahui sejak awal. Selanjutnya dalam forum pemangku kepentingan bisa diselesaikan dan menghasilkan solusi terbaik.(*)

(Penulis adalah consultan geografi, business owner Geodata Indoservices, Sustainability Tool Expert USAID Lestari, Lulusan dari UGM Yogyakarta, Jurusan Mapping & Modelling for Biodiversity Conservation di Chiba University, Japan, dan Jurusan Penginderaan Jauh di Universitas Dundee, Skotlandia)

Sumber: Tribun Medan
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved