Polemik Lambannya Warga Tapteng Dapat Bantuan, Gubernur Sampai Murka, Ada Banyak Data Tak Sesuai

TRIBUN-MEDAN.com - Polemik bantuan jaminan hidup (jadup) menjadi persoalan yang ramai diperbincangkan bagi masyarakat di Tapanuli Tengah (Tapteng).

Pasalnya, masih banyak warga korban banjir bandang yang mengaku belum terdata secara merata sebagai penerima bantuan.

Atas persoalan ini, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sampai berulang kali datang mendampingi para pejabat di Tapteng. Tujuannya, agar masyarakat menerima bantuan, termasuk jadup.

Seperti yang dilakukannya pada Senin (14/4/2026). Dua kecamatan di Tapteng menjadi perhatian Bobby. Badiri dan Tukka.

Di Badiri misalnya, Bobby mendapat curhatan dari warga yang menyebut bahwa mereka tidak ada menerima bantuan pascabencana.

Diketahui, bantuan yang disalurkan pemerintah untuk warga korban banjir, termasuk dana tunggu hunian (DTH) dan jadup.

"DTH ada terima, jadup?" tanya Bobby. 

"Nggak ada kami terima bantuan itu pak," jawab warga yang sengaja datang mengerumuni Bobby. 

"Padahal pemerintah sudah ada menyediakan dananya, tapi harus dilengkapi data. Nah, data ini yang hingga kini tidak semuanya sampai ke kami," ujar Bobby. 

Diwawancarai usai bertemu warga, Bobby sekali lagi menegaskan bahwa pendataan bantuan korban banjir sepenuh jadi kewenangan pejabat di kabupaten kota. 

"Kemarin Pak Mendagri juga sudah menegaskan soal itu (data korban banjir). Seperti hari ini di kabupaten masih ada warga yang belum menerima bantuan," ujarnya. 

Bobby kemudian menjelaskan alasan kenapa ia sering datang ke Tapteng sejak bencana 25 November 2025 lalu. 

"Kami di provinsi terus melakukan pendampingan. Makanya Tapteng salah satu daerah yang paling sering kami dampingi," pungkasnya. 

Marahi Camat Tukka

Di Kecamatan Tukka, emosi Bobby Nasution tak terbendung. Di bawah guyuran hujan, ia murka dengan kinerja Camat Tukka Yan Munzir Hutagalung.

Ini semua karena persoalan data yang lamban diajukan untuk bantuan pascabanjir bagi warga di Tukka.

Dalam video yang beredar di media sosial, aksi saling adu argumen itu terlihat saat kondisi Tukka sedang diguyur hujan deras.

Saat itu, Bobby Nasution baru saja tiba di Tukka usai mengunjungi warga korban banjir bandang di Desa Lubuk Ampolu, Kecamatan Badiri, Senin (13/4/2026).

Di tengah guyuran hujan deras, Bobby terlihat meninggikan suaranya saat berdialog dengan Camat Tukka Yan Munzir Hutagalung.

Di tengah keduanya terlihat sang bupati, Masinton Pasaribu.

Dalam kondisi hujan deras, Bobby Nasution membentak Camat Tukka Yan Munzir Hutagalung karena dinilai tidak sigap menangani warga terdampak.

“Kalian ini daerah paling lambat, tau kau. Warga kau sudah teriak-teriak, bukan teriak ke kau aja. Kau ngurus ini saja nggak bisa, orang perjuangin kau loh,” ujar Bobby.Bobby menegaskan bahwa penanganan bencana di Tapteng menjadi yang paling lambat dibandingkan daerah lain di Sumatera Utara.

Ia kecewa karena berbagai keluhan warga belum mendapat respons optimal dari pemerintah setempat.

Dalam video juga terlihat Bobby Nasution menunjuk-nunjuk Camat Tukka.

"Tahu kami sudah berapa kali ke sini (Tapteng)? Sudah saya sampaikan, ini harus jalan. Kalau gak, ini uangnya (bantuan), gak kami kasih ke kau," ujar Bobby.

Camat Tukka Yan Munzir Hutagalung juga terlihat menjawab pernyataan Bobby Nasution. Katanya, bantuan untuk warga Tukka sudah berjalan.

"Ini (bantuan) sudah jalan. Saya kan gak dapat perintah dari sini, Pak. Saya sudah kasih," jawab Tukka Yan Munzir Hutagalung.

Ancam tarik semua anggaran

Bobby juga mengancam menarik anggaran pascabencana untuk Tapteng. Pasalnya, progres penanganan pascabencana tersebut berjalan lambat.

"Kalau tidak mampu biar saya tarik semua anggaran. Di sini paling lambat kerjanya," tegas Bobby, kepada Camat Tukka, Yan Munzir Hutagalung.

Saat berbicara dengan Camat tersebut, terlihat juga di situ Bupati Tapteng Masinton Pasaribu dan sejumlah pejabat terkait.

"Pindah kantormu di sini, biar datang rakyatmu menemui terus," ujarnya.

Banyak data yang tidak sesuai

Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Tapanuli Tengah, Leonardus Sinaga, menjelaskan, pihak BPBD hanya menerima dan merekap data yang berasal dari tingkat kecamatan.

“Di kecamatan ada petugas enumerator yang melakukan verifikasi data. Data awal yang masuk ke BPBD sekitar 18 ribu. Namun setelah diverifikasi, ditemukan ketidaksesuaian, seperti kerusakan ringan yang tercatat sebagai rusak berat, begitu juga sebaliknya,” ujar Leonardus akhir pekan lalu.

Ia menjelaskan, setiap kerusakan didata menggunakan formulir khusus dari BPBD yang mencatat jenis dan tingkat kerusakan untuk kemudian dihitung secara keseluruhan.

Menurutnya, data dari kecamatan kemudian kembali diverifikasi oleh BPBD, termasuk pencocokan dengan data kependudukan di Dinas Dukcapil, seperti nama, nomor Kartu Keluarga (KK), dan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

“Banyak data yang harus direvisi setelah disepadankan dengan Dukcapil,” katanya.

Untuk tahap pertama, BPBD telah mengajukan sekitar 7 ribu data ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Namun, terkait bantuan Jadup yang berasal dari Kementerian Sosial, Leonardus mengaku pihaknya tidak mengetahui sumber data yang digunakan.

“Kami juga heran, tiba-tiba sudah ada penyaluran Jadup, padahal saat itu kami masih dalam proses pengajuan," ujarnya  

Masih Banyak Rumah Belum Terdata

Leonardus juga mengungkapkan, dalam proses pendataan di lapangan, banyak pemilik rumah yang tidak berada di tempat karena bekerja, sehingga belum sempat terdata.

Meski demikian, BPBD telah menerima aspirasi masyarakat yang datang langsung ke kantor untuk melaporkan kondisi mereka.

“Ada sekitar 200 lebih kepala keluarga dari Kelurahan Sibuluan Indah, Lingkungan I sampai IV, yang sudah kami terima laporannya. Data tersebut akan kami tindak lanjuti melalui pihak kecamatan untuk dilakukan pendataan ulang,” jelasnya.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan verifikasi ulang dan meminta masyarakat melampirkan dokumentasi berupa foto kerusakan rumah sebagai bukti pendukung.

“Kami mengimbau masyarakat tidak perlu resah. Silakan datang ke kantor BPBD, semua laporan akan kami tampung,” katanya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi pada Selasa (31/3/2026) lalu, Kepala Dinas Sosial Tapanuli Tengah, Mariati Simanullang, menyatakan bahwa data penerima Jadup merupakan kewenangan BPBD.

“Belum diusulkan Jadup tahap dua, karena datanya dari BPBD. Silakan konfirmasi langsung ke sana,” ujarnya melalui pesan WhatsApp.

Jadup masuk tahap dua

Bupati Tapteng Masinton Pasaribu akhirnya buka suara soal curhatan warga tentang pendataan bantuan jadup.

Sebelumnya, warga Kelurahan Sibulan Indah mengaku hidupnya susah sejak bencana banjir bandang, apalagi kini belum mendapatkan bantuan termasuk jadup. 

Masinton mengaku bahwa pembagian bantuan jadup di Tapteng sudah masuk tahap kedua dari Kementerian Sosial (Kemensos). 

"Jadup sudah masuk tahap kedua dan akan dibagikan Kamis tanggal 16 April 2026. Semuanya dicairkan lewat PT Pos," kata Masinton saat diwawancarai Tribun-medan.com, Senin (13/4/2026). 

Masinton saat itu dijumpai usai mendampingi Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution di Kecamatan Badiri yang hingga kini kondisinya masih banyak kayu gelondongan pascabanjir. 

"Nanti semua datanya akan disampaikan sesuai usulan by name by address tadi. Untuk tahap ketiga nanti tahap berikutnya juga akan lanjut setelah verifikasi data," jelasnya.

(ase/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan