Laporan ke Ombudsman Sumut Melonjak 118,6 Persen, Masalah Bansos hingga Adminduk Paling Banyak

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Jumlah pengaduan masyarakat ke Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Utara sepanjang Semester I 2026 melonjak tajam. Sebanyak 752 akses layanan diterima, terdiri dari 353 laporan dan 399 nonlaporan. 

Angka tersebut meningkat 118,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2025, sekaligus menjadi sinyal masih perlunya perbaikan kualitas pelayanan publik.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Utara, Herdensi, mengatakan peningkatan laporan masyarakat menunjukkan dua hal. Pertama, kesadaran masyarakat terhadap hak atas pelayanan publik semakin baik. Kedua, kualitas pelayanan yang diberikan penyelenggara layanan publik masih belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat.

"Setiap laporan yang masuk akan kami tindak lanjuti secara profesional. Di sisi lain, kami juga terus mendorong penyelenggara pelayanan publik melakukan perbaikan agar kualitas layanan semakin baik," ujar Herdensi di Medan kepada Tribun-Medan.com, Selasa (7/7/2026). 

Sepanjang Semester I 2026, Ombudsman Sumut menerima 752 akses layanan masyarakat. Rinciannya, 353 merupakan laporan yang terdiri atas laporan reguler, Respon Cepat Ombudsman (RCO), dan investigasi atas prakarsa sendiri. Sementara 399 lainnya merupakan layanan nonlaporan berupa konsultasi dan tembusan.

Berdasarkan substansi laporan, persoalan hak sipil dan politik menjadi yang paling banyak diadukan, terutama terkait keterbukaan informasi publik dan layanan pengaduan instansi, dengan total 66 laporan.

Di posisi berikutnya terdapat administrasi kependudukan sebanyak 46 laporan, disusul persoalan agraria yang meliputi pertanahan dan tata ruang sebanyak 32 laporan.

Selanjutnya, laporan terkait pelayanan kepolisian dan jaminan sosial masing-masing mencapai 28 laporan. Sementara persoalan kesejahteraan sosial tercatat sebanyak delapan laporan.

Menurut Herdensi, khusus untuk sektor kesejahteraan sosial, Ombudsman banyak menerima pengaduan terkait penghentian bantuan sosial terhadap masyarakat yang dinilai masih layak menjadi penerima manfaat.

Permasalahan tersebut diduga terjadi akibat proses sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Akibat proses tersebut, sejumlah warga yang sebelumnya tercatat sebagai penerima bantuan sosial tidak lagi masuk dalam data penerima, meski secara kondisi ekonomi masih memenuhi syarat.

"Proses sinkronisasi data yang belum optimal menyebabkan sebagian masyarakat yang seharusnya masih berhak menerima bantuan sosial justru terlewat sebagai penerima manfaat," jelasnya.

Ia menambahkan, persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada penyaluran bantuan sosial, tetapi juga memengaruhi akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, Program Indonesia Pintar (PIP), serta berbagai program bantuan pemerintah lainnya.

Herdensi mengimbau seluruh penyelenggara pelayanan publik menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

"Kami berharap setiap penyelenggara pelayanan publik menjadikan setiap laporan masyarakat sebagai bahan evaluasi untuk melakukan perbaikan layanan. Ombudsman akan terus mengawal penyelenggaraan pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan publik yang semakin baik," pungkasnya.

(Dyk/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan