Fraksi Gerindra Kritik Pedas Pemko Binjai, Sebut LKPJ tak Tertib dan Minim Capai Target

"Justru sebaliknya, Pemko Binjai mempertontonkan penggusuran pedagang kecil yang mencari penghasilan dengan halal. Kami bukan minta dihargai, tapi jika penegakan perda dilakukan atas dasar suka-tidak suka dan tebang pilih, maka DPRD juga berhak menggunakan haknya dan bersikap terkait hal tersebut," tambahnya. 

Atas sejumlah pertimbangan ini, Fraksi Gerindra mengusulkan hak angket terhadap wali kota. 

"Kami dari Fraksi Gerindra, mengusulkan hak angket terhadap Wali Kota Binjai ke Pimpinan DPRD Binjai, sebagai hak politik yang diatur dalam undang-undang dan tata tertib DPRD Kota Binjai," ucap Ronggur. 

Sementara, Ketua DPRD Binjai, Gusuartini br Surbakti tidak dapat mengomentari soal hak angket yang diusul Fraksi Gerindra. 

Namun, menurut dia, LKPJ wali kota tahun 2025 pada prinsipnya diterima dengan sejumlah catatan.

"Kalau itu (hak angket) tanya ke Pak Ronggur saja. Kami harapkan tahun 2026 ini, Pemko Binjai dapat lebih baik lagi dan mengenai penggusuran pedagang kaki lima juga menjadi catatan yakni, jangan pedagang kecil saja yang digusur tapi bangunan milik pengusaha yang diduga tidak ada PBG justru malah dibiarkan," tutup wanita yang kerap disapa Tini. 

(cr23/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan