Penangkapan Warga Sipil di Belawan Dikritik, Mabes TNI Diminta Evaluasi Pom AL Kodaeral I

"Terlebih lagi impunitas terus bersarang di tubuh militer, mengingat prajurit TNI yang melakukan kekerasan terhadap warga sipil seringkali sulit diadili melalui mekanisme peradilan umum yang transparan."

Ketiga, penangkapan tersebut dinilai menciptakan tumpang tindih kewenangan yang 
merusak sistem peradilan pidana di Indonesia. 

Apalagi Militer tidak memiliki kewenangan sebagai aparat penegak hukum dalam ranah sipil.

"Tugas penegakan hukum dan menjaga ketertiban masyarakat merupakan otoritas penuh Kepolisian sesuai amanat konstitusi. Maka Kepolisian harusnya lebih berperan penuh dalam mengerjakan tupoksinya bukan berdiam diri ketika tugasnya diambil alih Militer."

Adinda menambahkan, keterlibatan TNI menangani peristiwa pidana dikhawatirkan dianggap normal.

Apalagi ada sebagian masyarakat mengapresiasi ketegasan militer melakukan kekerasan terhadap pelaku kriminal.

Hal seperti itu dianggap bersifat simbolik ketimbang solutif, karena tidak pernah menyentuh akar persoalan yang terus melahirkan masalah kriminalitas di Belawan. 

"Pada akhirnya yang tercipta hanyalah, pertama, ilusi keamanan warga merasa situasi 
dikendalikan, padahal besok atau lusa praktik kriminalitas bakal terus berulang. Kedua, 
penyederhanaan masalah, kompleksitas persoalan dikemas sekedar jadi aksi tegas 
yang populis dan mudah dipahami masyarakat."

Kontras Sumut mendesak Polisi melakukan tugas pokok menegakkan hukum, sesuai Perkap Polri.

Kedua, Pemko Medan diminta berperan serius mengatasi permasalah di Medan Belawan.

Ketiga, Komnas HAM diminta menyelidiki dugaan kekerasan dan penggunaan kekuatan 
berlebih menyebabkan luka-luka maupun korban jiwa dalam proses pengamanan warga.

Kemudian, Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) mengevaluasi kinerja Polisi Militer (POMAL AL) karena dianggap melampaui kewenangan.

"Mabes TNI melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kerja POM AL Belawan yang sudah melampaui kewenangan,"katanya.

"Negara tidak boleh membiarkan praktik-praktik di luar koridor hukum terus berlangsung. 
Karena supremasi hukum tidak akan terwujud jika seluruh aparat negara tidak tunduk 
pada batas kewenangan yang telah ditetapkan Undang-undang,"sambungnya.

(Cr25/Tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel

Berita viral lainnya di Tribun Medan