Penangkapan Warga Sipil di Belawan Dikritik, Mabes TNI Diminta Evaluasi Pom AL Kodaeral I

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN- Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras Sumut) menyoroti tindakan personel Polisi Militer TNI Angkatan Laut (Pom AL) dari Kodaeral I menangkap pelaku kejahatan di wilayah Medan Belawan.

Kontras menilai, keterlibatan TNI menangani peristiwa pidana di ranah sipil melanggar undang-undang, meskipun pada UU No 34 tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) tentang Operasi Militer Selain Perang (OMSP) memberikan kewenangan TNI membantu pemerintah daerah dalam pengamanan. 

Adinda Zahra Noviyanti, Kepala Operasional Kontras Sumut mengatakan, dugaan tindakan main hakim sendiri dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh Polisi Militer Angkatan Laut (POMAL) di Kawasan Belawan telah melampaui kewenangan, sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dianggap berbahaya bagi supremasi hukum.

"KontraS Sumut secara kelembagaan dengan tegas tetap menolak keterlibatan TNI di ranah sipil. Terutama dalam penanganan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat,"kata Kepala Operasional Kontras Sumut, Adinda Zahra Noviyanti, Kamis (30/4/2026).

Kontras Sumut mendukung penindakan terhadap masalah sosial seperti pungutan liar (Pungli) begal, tawuran, dan sebagainya di wilayah Medan Belawan sekitar.

Bahkan, segala bentuk tindak kriminal merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, memang harus ditindak tegas.

Akan tetapi, harus sesuai prosedur hukum yang jelas, demi memenuhi hak atas rasa aman 
terhadap warga.

Mereka juga menekankan peran Kepolisian harus lebih aktif, berperan menangani tindak pidana.

"Dalam hal ini peran Kepolisian juga menjadi penting untuk menekan tindak pidana di Belawan tentu dengan langkah-langkah persuasif dan profesional."

Temuan Kontras Sumut Ada Dugaan Salah Tangkap, Hingga Penganiayaan TNI AL

Kontras Sumut menyampaikan beberapa poin penolakan hingga temuan keterlibatan TNI Angkatan Laut, menangkap begal, pungli di wilayah Medan Belawan.

Pertama, Kontras menemukan adanya salah satu warga diduga menjadi korban salah tangkap.

"Berdasarkan temuan KontraS Sumut selama di lapangan adanya dugaan warga yang dilepaskan karena menjadi korban salah tangkap,"ungkap Kepala Operasional Kontras Sumut, Adinda Zahra Noviyanti.

Kemudian, ada 1 orang yang ditangkap Polisi Militer (POM AL) masih dirawat di Rumah 
Sakit TNI Angkatan Laut (Rumkit AL) diduga dianiaya saat ditangkap.

Dengan temuan ini, dinilai membuka ruang bagi TNI untuk sewenang-wenang tanpa 
mekanisme kontrol.