Gubernur Akui Banyak Penyintas Banjir Mengeluh Belum Dapat Jadup

ia menegaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran dan berkomitmen menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

Penulis: Anisa Rahmadani | Editor: Eti Wahyuni
IST
BANTUAN JANDUP-Gubernur Sumut Bobby Nasution mendengar langsung keluhan warga korban banjir saat meninjau Sungai Badiri, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapteng, Senin (13/4/2026). Bobby meminta warga untuk menanyakan ke camat setempat untuk bantuan hidup. 

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Gubernur Sumut Bobby Nasution mengatakan, pihaknya banyak menerima keluhan warga terkait bantuan pascabencana di Desa Lubukampolu, Kecamatan Badiri,  Kabupaten Tapanuli Tengah.

Menurut Bobby, banyak penyintas banjir yang mengeluh belum menerima bantuan jatah hidup (jadup) dan hunian sementara (huntara).

Untuk itu, ia menegaskan, Pemprov Sumut telah menyiapkan anggaran dan berkomitmen menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.

"Untuk bantuan itu anggarannya sudah ada. Kami dari Pemerintah Provinsitinggal menunggu datanya. Jadi jangan dibilang kami nggak ngasih (menyalurkan). Makanya tanya ke Pak Camat (masing-masing)," jelasny dalam keterangan tertulis, Selasa (14/4/2026).

Bobby menekankan pentingnya validitas data sebagai dasar penyaluran bantuan. Untuk itu, ia meminta pihak Pemkab berperan aktif dalam pendataan.

"Itu sudah disampaikan dari Kementerian Dalam Negeri, bahwa soal bantuan perlu data yang valid. Dan itu datanya ada di kabupaten/kota, di mana ada beberapa daerah yang cepat menerima bantuan. Tetapi ada juga yang belum menerima," jelasnya.

Baca juga: Derita Korban Banjir Sumut Belum Usai, Sejumlah Bantuan Masih Terus Berdatangan

Menurutnya, Pemkab Tapteng satu diantara daerah yang sering didampingi dalam hal penerimaan bantuan dari pemerintah pusat.

"Kami dari provinsi (perannya) terus melakukan pendampingan, seperti di Tapteng termasuk yang paling sering kami dampingi," tegasnya.

Dikatakannya, data korban bencana tidak hanya berdasarkan jumlah jiwa, tetapi juga harus memuat klasifikasi kerusakan hunian secara detail, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat.

"Kalau ada yang bilang mereka layak mendapatkan bantuan (hunian), itu klasifikasinya kembali lagi ke pemerintah setempat, bagaimana mereka melihat itu. Misalnya ada yang rusak ringan dan tidak harus pindah, ada yang rusak berat dan sebagainya. Nah, itu tergantung dari kepala desa, camat, dan bupati, termasuk data kerugian mebeuler (perabotan rumah tangga)," jelasnya.

Terkait keluhan warga yang belum menerima bantuan, Bobby memminta seluruh jajaran pemerintah daerah agar lebih serius dan konsisten dalam melakukan pendataan.

"Pesan saya untuk kepala desa, camat, dan kepala daerah, sering-sering melototi (memeriksa) data masyarakat. Kalau bisa saat bangun tidur atau sebelum tidur. Dicek datanya, berapa yang belum dapat bantuan. Itu jadi menu harian dan alarm pagi, alarm tidur malamnya itu," jelasnya. 

 

Sumber: Tribun Medan
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved