Percepat Sertifikasi Lahan, 113 Aset Pemprov Belum Dimanfaatkan Optimal

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Badan Keuangan Aset Daerah (BKAD) Timur Tumanggor mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumut telah melakukan pemetaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal (aset idle) pada tahun 2026.

Diterangkan Timur, berdasarkan pendataan terdapat 113 aset yang dikategorikan sebagai aset idle.

Untuk itu, kata Timur, BKAD akan memperkuat tata kelola aset daerah secara berkelanjutan. Langkah yang ditempuh antara lain percepatan sertifikasi tanah serta penyelesaian aset bermasalah.

“Pemprovsu juga telah melakukan pemetaan terhadap aset yang belum dimanfaatkan secara optimal (aset idle) sebagai bagian dari upaya optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Berdasarkan hasil pemetaan, terdapat 113 aset yang dikategorikan sebagai aset idle,” jelasnya,  Selasa (7/4/2026).

Dijelaskannya, dari 113 aset, sebanyak 52 aset idle telah dilakukan penilaian melalui kerja sama dengan Penilai Pemerintah pada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Utara pada tahun ini.

"Proses penilaian masih berlangsung untuk memperoleh nilai wajar sebagai dasar pemanfaatan aset," jelasnya.

Baca juga: Tingkatkan PAD dan Jaga Asset, Pemkab Toba Gandeng Kejaksaan Negeri Toba

Aset yang telah selesai dinilai, lanjutnya, akan dimasukkan ke dalam aplikasi pemanfaatan aset daerah. Dengan demikian, masyarakat, pelaku usaha, mau pun calon mitra kerja sama dapat mengakses informasi aset secara terbuka.

“Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan transparansi, kemudahan akses informasi, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ucapnya.

Dijelakannya, berdasarkan data tematik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2023, sebanyak 849 persil tanah milik Pemprov Sumut tercatat belum bersertifikat.

Untuk itu, Pemprov Sumut menetapkan target sertifikasi setiap tahun sebagai bagian dari pengamanan aset daerah.

"Upaya ini kami lakukan untuk mewujudkan pengelolaan aset yang tertib administrasi, memiliki kepastian hukum, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat,” ujar Kepala BKAD Sumut, Timur Tumanggor, Senin (6/4/2026).

Timur juga merincikan jumlah aset dan data milik Pemprov Sumut per tahunnya.

“Pada tahun 2024, target pensertifikatan ditetapkan sebanyak 598 persil. Hingga 31 Desember 2024, sebanyak 220 persil telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN), dengan realisasi sertifikat terbit sebanyak 34 persil," jelasnya.

Selanjutnya, pada tahun 2025, target pensertifikatan sebanyak 564 persil. Hingga 31 Desember 2025, sebanyak 416 persil telah didaftarkan ke BPN, dengan realisasi sertifikat terbit sebanyak 38 persil.

Sementara itu, hingga Maret 2026, jumlah tanah milik Pemprov Sumut yang telah bersertifikat mencapai 1.157 persil.