Sumut Terkini
8 Saksi Dihadirkan dalam Kasus Korupsi Penjualan Aset PTPN ke Ciputra Land
Para saksi pun dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mengenai proses pelepasan lahan PTPN ke anak usahanya
Penulis: Anugrah Nasution | Editor: Ayu Prasandi
TRIBUN-MEDAN. com, MEDAN- Sebanyak 8 saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) dihadirkan dalam sidang korupsi penjualan lahan PTPN ke Ciputra Land kembali berlangsung di Pengadilan Negeri Medan, Senin (9/2/2026).
Para saksi adalah, Irwan Muslim, Yusni Elizar, Christina Emi Suryati, Yudi Irwanda, David H. Hutabarat, Veronika T, Hamdani Azmi, dan M. Dipo Syahputra Lubis.
Para saksi pun dicecar oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, mengenai proses pelepasan lahan PTPN ke anak usahanya yang bernama PT Nusa Dua Propertindo atau NDP.
Para saksi menegaskan jika proses perubahan Hak Guna Bangunan (HGU) menjadi Hak Guna Bangunan (HGB) berdasarkan proses perubahan hak.
"Saksi menyampaikan tidak ada pembahasan karena ini pemberian hak bukan penyerahan, jadi tidak wajib menyerahkan 20 persen," kata para saksi.
Ada pun empat orang terdakwa dalam kasus ini seperti, Askani selaku mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara, Abdul Rahim Lubis selaku mantan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang.
Iman Subakti selaku Direktur PT NDP, dan Irwan Perangin-angin selaku mantan Direktur PTPN II.
Para terdakwa diduga telah memberikan persetujuan penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) kepada PT NDP, tanpa menyerahkan paling sedikit 20 persen lahan yang diubah menjadi untuk keperluan komersil.
Total kerugian negara dalam kasus penjualan aset PTPN regional I kepada pihak PT Ciputra Land senilai Rp 263.435.080.000 yang telah disita oleh Kejaksaan.
Terdakwa dijerat dengan sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) Subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(cr17/tribun-medan.com)
Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News
Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter dan WA Channel
Berita viral lainnya di Tribun Medan
| Lonjakan Meninggkat, Arus Kendaraan di Tol Medan-Kualanamu-Tebing Naik 25 Persen |
|
|---|
| 5 Orang Tewas Dalam Laka Lantas Selama Pelaksanaan Ops Ketupat Toba 2026 di Wilkum Polrestabes Medan |
|
|---|
| Keluhkan Soal Pesangon Tak Sesuai Usai Izin PBPH Perusahaannya Dicabut Pemerintah, Ini Respon Bobby |
|
|---|
| Pria Inisial GP Diringkus Polisi di Toba, Tersangkut Kasus Narkotika |
|
|---|
| Alasan Disuruh Bos, Pekerja Rumah Makan di Tebingtinggi Bawa Kabur Sepeda Motor Nenek Pedagang Bunga |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/medan/foto/bank/originals/Sebanyak-8-saksi-dari-Badan-Pertanahan-Nasional-BPN.jpg)