Sosok Pastor Walden Sitanggang, Berjuang Bersama Masyarakat Adat di Danau Toba, Lestarikan Alam

Ia tuturkan, perjuangan tutup Indorayon tersebut tak lepas dari kehadiran gereja Katolik melalui Uskup Agung Medan Mgr Pius Datubara bersama pihak lainnya.

Selain uskup tersebut, sosok Pastor Hyginus Silaen juga aktif di wilayah Toba menyerukan agar perusahaan tersebut tutup.

Lalu, muncul lagi perusahaan yang sama dengan nama PT TPL pada tahun 2003. Lahan masyarakat diklaim oleh pihak perusahaan dengan dalih adanya izin lahan konsesi yang diberikan oleh pemerintah. Konflik dengan masyarakat adat tetap ada hingga saat ini.

Pastor Walden Sitanggang, OFM Cap bersama imam Katolik lainnya melanjutkan perjuangan Mgr Pius Datubara dan Pastor Hyginus Silaen, OFM Cap.

Menurutnya, perjuangan tersebut bukanlah semata-mata perjuangan pribadi namun bagian dari panggilan seorang fransiskan yang setia meneladani hidup Santo Fransiskus Assisi.

"Kami, sebagai pengikut Santo Fransiskus Assisi tentu hidup seturut teladan Santo Fransiskus Assisi. Santo ini mengatakan bahwa bumi adalah rumah dan ciptaan lain adalah saudara menurut genusnya.

Maka, ini adalah roh atau spirit yang membuat kami tetap bergerak dalam upaya penyelamatan bumi, kelestarian alam," ujar Pastor Walden Sitanggang OFM Cap, Jumat (20/2/2026).

"Gereja mesti hadir di tengah masyarakat. Option for the poor adalah semangat yang terus kita bangun sehingga kita terjun melihat secara langsung apa yang dialami oleh masyarakat.

Konflik dengan korporasi tentu memiliki kisah rumit dan hal itu telah pernah ada sebelum PT TPL. Dulunya, PT Inti Indorayon yang kemudian tutup dan katanya berdiri dengan paradigma baru, yakni PT TPL," terangnya.

Selain mendengar dan menyaksikan penderitaan masyarakat, ia sebagai Ketua Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologi Sumatera Utara (Sekber Gokesu) mengajak tokoh agama lainnya menelisik lebih dalam apa yang dialami masyarakat adat setelah kehadiran PT TPL.

Selain tinggal bersama masyarakat adat, ia juga turun ke jalan menyerukan tutup TPL. Teranyar, demonstrasi yang diikuti ribuan warga yang datang berbagai daerah. Seruan tutup TPL tersebut menggema di Kota Medan.

"Selain turun ke jalan, kita juga menawarkan kepada pemerintah bagaimana memperbaiki alam yang sudah rusak akibat ulah korporasi tersebut.

Tentu, kita tidak hanya bergerak agar PT TPL tutup, tapi bagaimana keberlanjutan kelestarian alam di Tapanuli Raya ini," tuturnya.

Pemerintah pusat resmi mencabut izin Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) PT Toba Pulp Lestari (TPL) pada Januari 2026, bersama 27 perusahaan lain, sebagai langkah tegas pasca-bencana ekologis dan konflik tenurial di Sumatera Utara.

Lahan seluas 167.912 hektar milik TPL diambil alih.